JABAR MEMANGGIL - Persaingan menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin menarik perhatian seiring munculnya sejumlah nama yang disebut masuk dalam bursa kepemimpinan PBNU.
Di tengah menguatnya komunikasi politik dan silaturahmi antarkandidat, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki mengingatkan agar proses tersebut tidak berujung pada penguncian pilihan peserta melalui politik paket.
Menurut Gus Zaki, Muktamar memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kepemimpinan organisasi. Karena itu, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin NU harus memperoleh mandat dari peserta, bukan sekadar dari kesepakatan yang dibangun sebelum forum resmi berlangsung.
“Jangan mendahului Muktamar,” kata Gus Zaki, ditulis Jabar Memanggil pada Sabtu (22/8/2026).
Ia tidak mempersoalkan adanya komunikasi antarkandidat maupun pertemuan dengan pengurus NU di berbagai daerah.
Baginya, silaturahmi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan menjadi kesempatan bagi kandidat untuk memperkenalkan gagasan sekaligus mendengarkan aspirasi dari bawah.
Namun, Gus Zaki meminta silaturahmi tidak berubah menjadi instrumen untuk mengunci konfigurasi kepemimpinan.
Ia khawatir jika paket Ketua Umum dan Rais Aam sudah dianggap final sebelum Muktamar, ruang peserta untuk menentukan pilihan menjadi semakin sempit.
“Jangan dikunci dalam paket,” tegasnya.
Gus Zaki menilai peserta Muktamar memiliki mandat yang tidak bisa digantikan oleh kesepakatan informal. Mereka datang membawa aspirasi dari struktur NU di daerah dan memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai mekanisme organisasi.
“Peserta punya mandat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta para kandidat tidak hanya sibuk memperlihatkan siapa saja tokoh yang berada di belakang mereka.
Menurutnya, ukuran utama seorang calon pemimpin harus dilihat dari rekam jejak, gagasan, kapasitas dan kemampuan membaca kebutuhan NU.
“Jangan cuma lihat paket,” katanya.
Ia menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan organisasi sekaligus tetap dekat dengan jamaah.
Persoalan kaderisasi, penguatan pesantren, pendidikan, ekonomi warga, digitalisasi dan tata kelola organisasi harus menjadi bagian dari perdebatan menjelang Muktamar.
Menurut Gus Zaki, kandidat yang datang ke daerah sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi NU.
Pertemuan dengan PWNU, PCNU, MWCNU, pesantren maupun para kiai dapat menjadi ruang untuk menyerap persoalan yang selama ini dihadapi struktur organisasi.
“Silaturahmi itu tradisi NU,” ujarnya.
Ia meminta kegiatan tersebut tidak langsung dicurigai sebagai transaksi politik. Sebaliknya, komunikasi antara kandidat dan pengurus daerah harus dimanfaatkan untuk membangun dialog mengenai kebutuhan organisasi.
Tetapi, Gus Zaki kembali mengingatkan agar tidak semua pertemuan kemudian diterjemahkan sebagai kesepakatan politik.
Menurutnya, perbedaan antara silaturahmi, penjaringan aspirasi dan penguncian paket harus tetap jelas.
“Jangan setiap pertemuan dianggap paket,” katanya.
Dalam dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU, Gus Zaki turut memberikan penjelasan mengenai posisi KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.
Ia menegaskan bahwa Gus Rozin tidak membawa paket tertentu dengan kandidat Rais Aam.
“Tidak ada paket,” tegas Gus Zaki.
Menurut dia, aktivitas Gus Rozin mendatangi berbagai daerah lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses organisasi.
Dalam sejumlah pertemuan, Gus Rozin disebut berdialog dengan para kiai dan pengurus untuk mendengar persoalan sekaligus menyampaikan gagasan tentang masa depan NU.
“Gus Rozin berproses,” ujarnya.
Gus Zaki meminta publik NU melihat proses tersebut secara objektif. Ia tidak ingin pencalonan seseorang hanya dinilai berdasarkan siapa yang disebut berada di belakangnya atau dengan siapa figur tersebut diasumsikan akan berpasangan.
“Lihat rekam jejaknya,” katanya.
Menurutnya, kandidat Ketua Umum PBNU harus mampu menunjukkan pengalaman pengabdian yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
Peserta Muktamar perlu mendapatkan informasi yang cukup sebelum memberikan mandat kepemimpinan.
Dalam pandangan Gus Zaki, hal tersebut juga penting untuk menjaga kualitas Muktamar. Forum lima tahunan NU seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan dan penentuan arah organisasi, bukan sekadar ruang formal untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.
“Jangan jadi formalitas,” ujarnya.
Ia berharap peserta Muktamar dapat menggunakan mandatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Setiap pilihan harus didasarkan pada pertimbangan terhadap kebutuhan NU, bukan semata-mata karena tekanan atau konstruksi politik yang dibangun menjelang forum.
Selain persoalan paket kepemimpinan, Gus Zaki juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi NU dalam berhubungan dengan pemerintah.
Ia mengakui pemerintah merupakan mitra strategis dalam berbagai program kebangsaan, tetapi hubungan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang sehat.
“Pemerintah adalah mitra,” katanya.
Menurutnya, NU tidak harus berhadap-hadapan dengan pemerintah. Namun, posisi sebagai mitra juga tidak boleh membuat organisasi kehilangan kemampuan untuk menyampaikan kritik dan menentukan pilihan internal secara mandiri.
“NU harus tetap berdaulat,” tegasnya.
Gus Zaki menilai kedaulatan organisasi menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga dalam Muktamar.
Penentuan kepemimpinan NU merupakan urusan internal yang harus diputus melalui mekanisme yang dimiliki organisasi.
Ia juga meminta isu keterlibatan pemerintah tidak dijadikan bahan untuk memperkeruh suasana.
Menurutnya, peserta Muktamar sebaiknya lebih fokus membahas persoalan nyata yang dihadapi jamaah dan bagaimana NU merespons perubahan zaman.
“Fokus ke masalah NU,” ujarnya.
Beberapa persoalan yang menurut Gus Zaki perlu mendapatkan perhatian antara lain penguatan kaderisasi, konsolidasi struktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi jamaah dan penguatan pesantren.
Selain itu, NU juga perlu memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Ia berharap calon pemimpin yang tampil dalam Muktamar mampu menawarkan program yang konkret. Gagasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan peserta dalam menentukan pilihan.
Bagi Gus Zaki, kepemimpinan NU ke depan tidak cukup hanya mengandalkan popularitas atau jaringan dukungan. Pemimpin harus memiliki kemampuan menyatukan berbagai kelompok dan memastikan organisasi tetap bergerak dalam satu arah setelah kontestasi selesai.
“Setelah Muktamar harus bersatu,” katanya.
Ia menilai persoalan terbesar bukanlah perbedaan pilihan sebelum Muktamar. Yang harus dihindari adalah jika perbedaan tersebut terus terbawa setelah keputusan organisasi ditetapkan.
Karena itu, seluruh kandidat dan pendukungnya diminta menyiapkan diri untuk menerima hasil Muktamar. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi pemimpin seluruh warga NU, bukan hanya kelompok yang mendukungnya.
Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, dinamika pencalonan dipastikan terus bergerak hingga forum resmi dimulai.
Gus Zaki berharap dinamika tersebut tetap berlangsung secara sehat. Konsolidasi, silaturahmi dan pertukaran gagasan boleh dilakukan, tetapi kewenangan terakhir tetap berada di tangan peserta Muktamar.
“Biarkan peserta memilih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa telah memenangkan kontestasi sebelum proses resmi berjalan.
Dalam organisasi sebesar NU, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan sebelum forum, tetapi juga oleh mekanisme yang menghasilkan keputusan.
“Mandatnya dari Muktamar,” tegasnya.
Menurut Gus Zaki, kepemimpinan yang lahir melalui proses yang terbuka akan lebih mudah memperoleh legitimasi dari seluruh struktur.
Sebaliknya, jika proses dianggap sudah dikunci sejak awal, potensi munculnya ketidakpuasan di tingkat bawah dapat semakin besar.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen NU mengedepankan ukhuwah selama proses menuju Muktamar. Perbedaan pandangan harus dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi, bukan alasan untuk saling menjauh.
“Jaga ukhuwah,” pesannya.
Pada akhirnya, Gus Zaki berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU. Forum tersebut harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat organisasi, menjaga kemandirian dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi jamaah.
“NU harus kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Dengan demikian, menjelang Muktamar NU ke-35, pesan Gus Zaki diarahkan pada satu hal utama, yakni jangan sampai pilihan peserta terlebih dahulu dikunci oleh politik paket.
Silaturahmi tetap menjadi tradisi, kontestasi tetap berjalan, tetapi keputusan akhir mengenai kepemimpinan PBNU harus diberikan kepada Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.
