Dari atas kapal, Maimon menggelar kelas edukasi daring Smart Class kemarin, berbagi pengalaman langsung yang mendebarkan.

Tantangan di Laut: Kerusakan Kapal dan Drone Pengintai

Dalam siaran langsung, Maimon cerita bagaimana kapal induk mereka mengalami kerusakan steering kemarin. "Sejak malam hingga Sabtu pagi, kapal Open Arms dari Spanyol menarik kapal kami. Tim Greenpeace datang berulang kali untuk perbaikan," ujarnya. 

Meski demikian, situasi aman. "Ada drone memantau jalur pelayaran beberapa kali, tapi alhamdulillah keamanan terkendali hingga kini."Hanya Maimon dan Chiki Fawzi yang mewakili Indonesia di kapal ini. 

Mereka menegaskan Global Sumud Flotilla (GSF) adalah misi damai murni: mengantar makanan dan obat-obatan ke Gaza atas permintaan warga setempat. "Mereka menunggu di pantai Gaza. Ini alasan flotilla terus dilakukan," tegas Maimon.

Pelatihan Non-Kekerasan dan Risiko PerjalananAktivis dilatih ketat untuk menghadapi kemungkinan intersepsi militer. 

Prinsip non-kekerasan jadi pegangan utama

Dari posisi berdiri hingga cara bicara, semuanya diatur demi keselamatan tanpa perlawanan. Perjalanan Eropa-Gaza diperkirakan tiga pekan, tergantung cuaca dan keamanan laut.

Maimon soroti kondisi Gaza yang masih darurat: bantuan minim, distribusi buruk, penjajah belum mundur, dan serangan berlanjut meski ada gencatan senjata. Risiko di laut, katanya, tak sebanding penderitaan warga Gaza.

Dukungan Multi Jalur: Laut, Darat, dan Politik

GSF tak hanya bergerak di laut. Ada Land Convoy melintasi Mauritania, Aljazair, Tunisia, Libya, hingga Mesir. 

Sementara itu, delegasi Indonesia berangkat ke Brussels untuk Global Sumud Conference pada 19/4, dihadiri Prof Sudarnoto (MUI), Prof Heru Susetyo (UI), Feri Amsari (The Themis), Gustika Hatta, dan Wanda Hamidah.

Inisiatif Smart Class dari kapal ini jadi jembatan edukasi SMART 171, mengajak publik "ikut berlayar" dan mewujudkan keinginan banyak orang untuk bergerak. Misi ini perkuat solidaritas Indonesia dengan Palestina.

Polres Sumedang mengamankan pelaku, seorang guru honorer SMK berinisial Indra (36 tahun), yang diduga menculik dan melakukan pemerkosaan berulang terhadap korban.

Korban dilaporkan hilang sejak Jumat siang (17/4/2026), memicu keresahan di media sosial dan pesan berantai. Orang tua segera melapor ke Polres Sumedang. 

Tim Satreskrim melakukan penyidikan intensif dan menemukan korban bersama pelaku di kawasan Tagog, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Sumedang, pada Minggu malam.

Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika mengungkap kronologi dalam konferensi pers Senin (20/4/2026) siang. 

"Pelaku mengenal korban melalui aplikasi MiChat. Meski korban sudah bilang usianya 13 tahun, pelaku tetap ajak bertemu untuk 'kencan'. 

Hasil pemeriksaan, pelaku sudah lakukan perbuatan itu sebanyak lima kali, beri uang Rp600 ribu, dan janji tanggung jawab kalau hamil."Pelaku, duda asal Kecamatan Tomo, Sumedang, ditangkap saat membonceng korban dengan sepeda motor. Polisi mengamankan barang bukti berupa riwayat chat, pakaian korban, dan motor tersebut.

Pelaku dijerat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. 

Ia juga langsung dipecat tidak hormat oleh sekolah SMK tempatnya mengajar.Kasus ini menambah kekhawatiran soal keamanan anak di era media sosial. 

Polres Sumedang imbau orang tua awasi penggunaan aplikasi anak dan laporkan kecurigaan segera.

Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian peringatan yang penuh refleksi dan kebersamaan.Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menekankan bahwa HJS bukan sekadar seremoni, melainkan momentum syukur, evaluasi perjalanan pemerintahan, dan perencanaan masa depan. 

"Hari jadi dimaknai sebagai wahana refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan serta kehidupan kemasyarakatan, sekaligus menentukan perspektif ke depan," ujarnya.

Dony berharap peringatan ini memperkuat rasa cinta dan kebanggaan warga terhadap Sumedang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kekompakan untuk memajukan daerah. 

"Mari kita sama-sama meningkatkan rasa cinta dan rasa bangga kepada Sumedang," harapnya.

Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati meminta peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Sehingga jika ASN sudah menjadi role model, akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat. Ketika kepercayaan tumbuh, masyarakat akan berpartisipasi," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kritik konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan. "Ketika Sumedang masih memiliki kekurangan, mari berikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Begitu pun jika diapresiasi, kita harus ikut berbahagia dan bersyukur," imbuh Dony.

Upacara ditutup dengan pemusnahan barang bukti rokok tanpa cukai dan minuman keras. Selain itu, ada pembagian beras untuk abang becak dan pengemudi ojek online, serta layanan servis kendaraan roda dua gratis.

Dony menutup sambutannya dengan ajakan introspeksi. "Kami mengajak jajaran pemerintah untuk terus berintrospeksi atas kelemahan dan kekurangan yang ada," pungkasnya.

“Lambannya penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku masih menggunakan pola lama yang konservatif,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seharusnya pendekatan hukum sudah lebih progresif dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Namun faktanya, laporan yang sudah masuk sejak setahun lalu belum juga membuahkan penangkapan terhadap tersangka FA, meskipun statusnya telah ditetapkan,” tambahnya kepada awak media, Minggu (19/04/2026).

Hujjatul juga menyoroti bahwa pembuktian dalam kasus kekerasan seksual seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama, terutama karena adanya relasi kuasa yang sering kali menyebabkan korban bungkam.

“Semangat dalam UU TPKS adalah menghapus impunitas. Ini yang seharusnya menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi aparat kepolisian untuk menunda proses hukum atas laporan korban RIS.

“Jika penanganan terus berlarut tanpa kejelasan, maka hal tersebut dapat memunculkan dugaan adanya pembiaran, bahkan indikasi persekongkolan yang secara tidak langsung memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual,” pungkasnya.

Kegiatan ini disertai pembacaan dan penandatanganan Ikrar Zero Narkoba dan Handphone (HP) ilegal, sebagai bentuk komitmen tegas menjaga integritas institusi.

Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Majalengka Rian Firmansyah, apel diikuti seluruh jajaran pegawai. Kalapas membacakan poin-poin ikrar, yang kemudian diucapkan ulang secara serempak oleh para pegawai. 

Ikrar ini menegaskan penolakan total terhadap penyalahgunaan narkotika dan penggunaan HP secara ilegal di lingkungan lapas.

"Marilah kita sama-sama menjaga diri, dimulai dari diri sendiri dan janganlah menjadi pengkhianat bagi organisasi. Tanamkan komitmen yang kita lakukan ini di setiap langkah pengabdian kita," tegas Kalapas dalam amanatnya.

Kegiatan ditutup dengan prosesi penandatanganan ikrar secara simbolis oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai. 

Langkah ini menjadi ikatan moral dan profesional untuk menjaga disiplin serta mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas pelanggaran.

Deklarasi ini juga diharapkan mempererat kesatuan jajaran Lapas Majalengka dalam menjalankan tugas, demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di lingkungan akademik.

Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan, Unpad memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjunjung tinggi nilai integritas, keamanan, serta perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.

Menindaklanjuti laporan yang diterima, pihak kampus bergerak cepat dengan menonaktifkan sementara dosen yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik pada hari yang sama. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons awal sekaligus upaya menjaga kondusivitas lingkungan kampus selama proses penanganan berlangsung.

Selain itu, Unpad juga membentuk tim investigasi internal yang melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta unsur senat fakultas. Tim ini bertugas melakukan penelusuran secara objektif, menyeluruh, dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

“Unpad akan konsisten melakukan proses pembuktian dan penindakan sesuai perundang-undangan, memprioritaskan kepentingan dan keselamatan korban. Itu berlaku untuk semua warga Unpad, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan,” tegas Rektor.

Ia menambahkan bahwa dalam proses penanganan kasus, pihak kampus akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, keberpihakan terhadap korban tetap menjadi prioritas utama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Unpad dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan ruang akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pihak kampus turut mengajak seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas untuk mendukung proses penanganan yang sedang berjalan. Unpad juga membuka ruang bagi berbagai masukan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

Dengan langkah-langkah yang diambil, Unpad menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangani kasus secara tuntas, tetapi juga memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang melalui penguatan sistem dan budaya kampus yang berintegritas.

Kasus tersebut diduga melibatkan Iyus Yosep, seorang guru besar dari Fakultas Keperawatan (FKep) Unpad. Informasi awal terkait dugaan ini diketahui beredar melalui media sosial X (Twitter), yang kemudian memicu respons dari kalangan mahasiswa.

Dalam pernyataan resminya, BEM Kema Unpad menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyatakan solidaritas penuh terhadap korban.

“Kami telah mengetahui adanya laporan yang beredar di media sosial X terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Prof. H. Iyus Yosep,” tulis BEM dalam keterangannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, BEM Kema Unpad bersama BEM Fakultas Keperawatan menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak internal kampus. Di antaranya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unpad, dekanat FKep, serta rektorat.

BEM menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menekankan prinsip zero tolerance terhadap tindakan tersebut, termasuk menolak segala bentuk pembiaran maupun perlindungan terhadap pelaku.

Selain itu, BEM mengimbau seluruh sivitas akademika untuk tetap mengedepankan empati dan menciptakan ruang aman bagi korban. Mereka juga meminta agar tidak menyebarkan identitas korban maupun informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan menyalahkan korban (victim blaming).

BEM juga mendorong pihak dekanat Fakultas Keperawatan untuk segera mengambil langkah preventif selama proses penanganan berlangsung, termasuk membatasi interaksi akademik maupun non-akademik dengan pihak yang dilaporkan.

Sebagai bentuk komitmen, BEM Kema Unpad menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini guna memastikan keadilan bagi korban.

Sementara itu, pihak kampus melalui Humas Unpad, Dandi Supriadi, belum memberikan keterangan rinci dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

“Ditunggu aja ya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, aparat kepolisian dari Polres Sumedang juga mulai menelusuri informasi yang beredar. Kasat Reskrim AKP Tanwin Nopiansah menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman awal.

“Kami masih menelusuri kabar tersebut, untuk kejadian yang diduganya itu seperti apa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Polisi menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini lebih lanjut apabila terdapat laporan resmi dari korban.

Mereka memprotes pencairan dana konsinyasi senilai sekitar Rp190 miliar oleh pengadilan tersebut.

Aksi ini menyoroti sengketa lahan terdampak proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Demonstran membentangkan spanduk kain putih dengan tulisan cat merah dan hitam yang kritis, menempelkannya di pagar PN Sumedang. 

Isi spanduk menyoroti dugaan korupsi dan mempertanyakan integritas aparat peradilan, salah satunya bertuliskan “Pak Prabowo kapan KPK ke Sumedang”.

Salah seorang perwakilan, Roni Riswara, menjelaskan bahwa pencairan dana dilakukan secara sepihak oleh PN Sumedang. Padahal, proses hukum perdata masih berlangsung hingga tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dana tersebut berasal dari ganti rugi pembebasan lahan Tol Cisumdawu, dengan total awal Rp329 miliar. Sebanyak Rp130 miliar sebelumnya disita negara dalam perkara korupsi, menyisakan Rp190 miliar yang kini disengketakan antarpihak. 

Kontroversi memuncak karena dana dicairkan kepada Dadan Setiadi Megantara, yang berstatus terpidana korupsi terkait lahan yang sama.

“Kami mempertanyakan dasar hukum pencairan ini. Ini menyalahi prosedur dan merugikan pihak lain yang masih berperkara,” tegas Roni kepada wartawan di halaman PN Sumedang.

PengadilanSebelumnya, ahli waris pernah memasang bendera kuning di halaman pengadilan sebagai simbol duka. Mereka mengaku sudah dua kali meminta klarifikasi, tapi belum mendapat penjelasan resmi. 

“Kalau tidak ada masalah, kenapa pimpinan tidak jelaskan langsung” tanya Roni.

Sementara itu Wakil Ketua PN Sumedang, Saenal Akbar, menerima perwakilan massa untuk dialog. Ia berjanji menampung aspirasi dan membuka dokumen berita acara. 

“Kami koordinasikan dengan pimpinan. Mudah-mudahan Jumat (17/4/2026) bisa kami perlihatkan,” ujarnya.

Saenal juga menjelaskan ketidakhadiran Ketua PN Sumedang, Hera Polosia Destiny, karena sedang menghadiri kegiatan di Bandung. “Ini bukan alasan dibuat-buat,” tambahnya.

Acara ini diriahkan antusiasme tinggi dari anak-anak hingga orang tua.Sejak pagi, warga sudah berbondong-bondong ke lokasi untuk ikut tradisi khas yang sarat nilai kebersamaan. 

Panitia menebar sekitar dua kuintal ikan ke kolam, langsung jadi rebutan peserta yang turun dengan semangat. Sorak sorai dan tawa ciptakan suasana hangat penuh kegembiraan.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, membuka acara dengan apresiasi atas partisipasi masyarakat. "Meskipun tugas pemerintahan masih banyak kekurangan, kami minta maaf kepada warga Sumedang," katanya.

Ia ajak warga tingkatkan rasa memiliki daerah. "Banggalah jadi orang Sumedang. Mari dukung pembangunan agar Sumedang makin maju dan sejahtera lewat kerja sama pemerintah-masyarakat," tambahnya.

Bupati tekankan, Ngagogo Lauk bukan sekadar hiburan, tapi pelestarian tradisi lokal dan momentum silaturahmi. 

"Antusiasme warga bukti tradisi ini tetap diminati. Semoga acara aman, tertib, dan penuh keceriaan," pungkasnya.

Dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda, Kemenag, Baznas, hingga pimpinan ormas Islam itu, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Menurutnya, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadi ancaman serius terhadap moral masyarakat, terutama generasi muda. Informasi yang beredar cepat, kata dia, tidak selalu membawa nilai kebaikan.

“Bukan hanya membawa dakwah, tetapi juga banyak hal yang menimbulkan kemudharatan. Ini berdampak pada akhlak dan pola hidup anak-anak kita,” ungkap Syakur.

Ia meminta jajaran MUI dari tingkat kabupaten hingga desa aktif berkolaborasi dengan kepala desa, camat, serta aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna menjaga stabilitas sosial di Garut.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Amin Muhyiddin Maolani, menegaskan pengukuhan pengurus baru bukan sekadar formalitas, tetapi momentum memperkuat kerja nyata organisasi.

Ia menegaskan peran MUI sebagai pelayan umat, mitra strategis pemerintah, sekaligus penjaga masyarakat dari berbagai isu menyesatkan, baik dalam persoalan keagamaan maupun sosial.

Selain itu, Amin juga menekankan pentingnya toleransi dan persatuan sebagai wujud Islam yang rahmatan lil alamin.

“Semoga pengukuhan ini menjadi ruang pengabdian yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” katanya