Mengusung tema “Perwira Transportasi Unggul, Mengabdi untuk Negeri, Menghubungkan Nusantara”, kegiatan ini menjadi penanda selesainya proses pendidikan sekaligus dimulainya perjalanan profesional para lulusan di berbagai sektor transportasi.

Sebanyak 200 lulusan dikukuhkan, terdiri atas 127 yudisiawan Program Diploma dan 73 wisudawan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Para lulusan berasal dari berbagai bidang kompetensi yang akan memperkuat ekosistem penerbangan dan transportasi nasional.

Dalam sambutan Direktur PPI Curug yang dibacakan oleh Wakil Direktur I PPI Curug, Dr. Dhian Supardam, S.E., M.M., disampaikan bahwa kelulusan merupakan awal dari penerapan kompetensi yang telah diperoleh selama proses pendidikan ke dalam dunia kerja dan pengabdian profesional.

“Wisuda bukanlah akhir dari sebuah perjalanan pendidikan. Wisuda adalah awal dari perjalanan pengabdian yang sesungguhnya.” Tegas Wakil Direktur I PPI Curug. 

Pesan tersebut menegaskan bahwa kompetensi yang diperoleh selama pendidikan harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, khususnya dalam sektor transportasi yang menempatkan keselamatan dan pelayanan publik sebagai bagian penting dari penyelenggaraan layanan.

Lulusan yang Siap Bertugas di Berbagai Wilayah Indonesia

Bagi lulusan Program Diploma melalui Pola Pembibitan, kelulusan tahun ini menandai kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia Kementerian Perhubungan di sektor transportasi udara.

Sesuai dengan pola penugasannya, para lulusan akan ditempatkan pada berbagai instansi dan unit kerja Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, dan operasional di bidang transportasi udara di berbagai wilayah Indonesia.

Penempatan tersebut disesuaikan dengan bidang kompetensi dan kebutuhan organisasi. Sebagian lulusan akan menjalankan tugas pada unit penyelenggara bandar udara dan mendukung operasional transportasi udara di berbagai daerah. Lulusan lainnya akan mengisi kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai unit kerja di lingkungan sektor transportasi udara sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.

Penempatan para lulusan di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia transportasi udara. Kompetensi yang diperoleh selama pendidikan akan diterapkan secara langsung dalam mendukung penyelenggaraan transportasi udara, mulai dari aspek operasional, keselamatan, keamanan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Bagi lulusan Pola Pembibitan, kelulusan menjadi titik awal untuk memasuki lingkungan kerja dan menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur dan insan transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, lulusan Program Diploma melalui Jalur Mandiri memasuki dunia kerja dengan bekal kompetensi akademik dan profesional yang telah diperoleh selama pendidikan. Sebagian lulusan telah diterima dan memulai langkah profesionalnya di berbagai perusahaan dan sektor industri. Sementara itu, lulusan lainnya memasuki pasar kerja sesuai dengan bidang kompetensi yang ditekuni.

Hal tersebut menunjukkan keterhubungan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, serta dinamika sistem transportasi.

Transformasi Kompetensi untuk Ekosistem Penerbangan Masa Depan

Dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dr. Achmad Setiyo Prabowo, S.T., M.T., disampaikan bahwa transformasi kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penerbangan Indonesia yang selamat, unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Mengangkat tema “Transformasi Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Ekosistem Penerbangan Indonesia yang Selamat, Unggul, Adaptif, dan Berdaya Saing Global”, Dr. Achmad Setiyo Prabowo menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, otomatisasi, artificial intelligence, big data, digitalisasi, serta meningkatnya kompleksitas operasi penerbangan telah mengubah kebutuhan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam ekosistem penerbangan modern, kompetensi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan teknis. SDM penerbangan juga harus mampu memahami keselamatan sebagai sebuah sistem, mengelola faktor manusia, memanfaatkan teknologi dan data secara tepat, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta mampu bekerja dalam lingkungan yang mengacu pada standar internasional.

Orasi ilmiah tersebut mengangkat gagasan One Aviation Competency Framework, yaitu kerangka pengembangan kompetensi yang menempatkan berbagai profesi penerbangan dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Kerangka tersebut mencakup enam pilar utama, yaitu technical competency, safety competency, human factors competency, digital competency, service competency, dan global competency.

Kompetensi teknis tetap menjadi fondasi utama sesuai bidang profesi masing-masing. Namun, kompetensi tersebut perlu dilengkapi dengan kemampuan mengenali dan mengelola risiko, memahami human factors, memanfaatkan teknologi dan data, serta mengambil keputusan secara tepat dalam lingkungan operasional yang semakin kompleks.

Transformasi digital juga menuntut personel penerbangan untuk tidak sekadar menggunakan teknologi, tetapi memahami sistem, membaca informasi berbasis data, melakukan verifikasi, serta mampu mengambil tindakan ketika diperlukan. Dalam konteks tersebut, teknologi tidak menggantikan peran manusia, tetapi mengubah bentuk kompetensi yang dibutuhkan manusia dalam sistem penerbangan.

Selain penguasaan teknologi, kompetensi pelayanan dan kompetensi global juga menjadi semakin penting. Transportasi udara merupakan bagian dari pelayanan publik sekaligus industri yang beroperasi berdasarkan standar internasional.

Kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, memahami standar internasional, dan bekerja dalam lingkungan lintas budaya menjadi bagian dari kompetensi profesional penerbangan masa depan.
Transformasi sumber daya manusia penerbangan juga berkaitan erat dengan perubahan komposisi generasi dalam organisasi. Dalam orasi ilmiahnya, Dr. Achmad Setiyo Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 70 persen ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berasal dari Generasi Z dan Milenial. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan dalam membangun sumber daya manusia penerbangan masa depan. 

Generasi muda membawa karakter yang relatif dekat dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital. 

Namun, perubahan komposisi generasi juga menuntut adanya proses transfer pengalaman dan tacit knowledge dari generasi sebelumnya kepada generasi baru. Karena itu, Pengembangan SDM penerbangan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi. Pengalaman operasional, pembelajaran berkelanjutan, penguatan budaya keselamatan, serta kolaborasi antargenerasi menjadi bagian penting dalam proses membentuk profesional penerbangan.

Kondisi tersebut relevan dengan para lulusan PPI Curug Tahun 2026 yang akan menjadi bagian dari generasi baru insan transportasi Indonesia. Mereka akan memasuki lingkungan kerja yang terus berubah, dengan perkembangan teknologi, otomatisasi, digitalisasi, serta kebutuhan kompetensi yang semakin kompleks.

Orasi ilmiah tersebut juga menekankan perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan SDM. Proses pembentukan profesional penerbangan tidak berhenti pada pendidikan dan sertifikasi, tetapi merupakan perjalanan yang mencakup talent identification, education, competency development, certification, operational experience, continuous learning, career development, hingga global professionalism.

Pendidikan penerbangan perlu terus mempertemukan kebutuhan regulator, lembaga pendidikan, industri, teknologi, dan penelitian. Lulusan tidak hanya perlu job-ready untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini, tetapi juga future-ready agar mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan sistem kerja di masa mendatang.

Hal tersebut menjadi relevan bagi lulusan PPI Curug yang akan memasuki dua lingkungan profesional yang berbeda. Lulusan Pola Pembibitan akan melanjutkan perjalanan melalui penugasan pada berbagai instansi dan unit kerja Kementerian Perhubungan di sektor transportasi udara, sementara lulusan Jalur Mandiri akan memasuki dunia industri dan sektor profesional sesuai bidang kompetensinya. Kedua jalur tersebut membutuhkan kompetensi yang sama-sama kuat, kemampuan beradaptasi, profesionalisme, serta kesiapan untuk terus mengembangkan diri.

Menjadi Bagian dari Ekosistem Transportasi Nasional

Selain menjadi agenda akademik, Sidang Senat Terbuka Yudisium dan Wisuda juga menjadi momentum penguatan hubungan antara PPI Curug dan para lulusan melalui pemberian penghargaan, foto bersama, penyerahan Ikatan Alumni Curug (IAC), serta pembacaan ikrar alumni.

Para lulusan selanjutnya akan menjadi bagian dari ekosistem transportasi nasional, baik melalui penugasan di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun melalui peran profesional di berbagai perusahaan dan sektor industri. 

Dengan dikukuhkannya 200 lulusan Tahun 2026, PPI Curug kembali menambah tenaga profesional yang akan memasuki berbagai lini sektor transportasi. Sebagian akan menjalankan penugasan pada instansi dan unit kerja Kementerian Perhubungan di sektor transportasi udara, sementara sebagian lainnya telah dan akan memasuki dunia industri serta perusahaan sesuai bidang kompetensinya.

Dari Curug, para lulusan melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah dan ruang profesional di Indonesia. Dengan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan serta kesiapan menghadapi perubahan, mereka menjadi bagian dari generasi baru insan transportasi yang akan mendukung keselamatan, pelayanan, konektivitas, dan perkembangan sektor transportasi Indonesia.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 13 tersangka dan memastikan seluruhnya bukan residivis. 

Kapolres Sumedang AKBP Reza Ma’ruffi mengatakan, barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 11,37 gram, 502.809 butir obat keras tertentu, serta 694,23 gram tembakau sintetis atau tembakau gorila. 

Nilai keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp150 juta dan disebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5.000 jiwa. 

Rincian PengungkapanDari 12 kasus tersebut yaitu  lima kasus merupakan perkara sabu dengan lima tersangka. Polisi juga mengungkap tujuh kasus obat keras tertentu dengan delapan tersangka, serta satu kasus narkotika sintetis dengan satu tersangka. 

Untuk perkara sabu, para tersangka masing-masing berinisial CS, BF, LN, IF, dan IRM. Sementara tersangka dalam perkara obat keras tertentu berinisial AK, DM, MMA, M, MRM, AN, dan EH. Adapun tersangka kasus narkotika sintetis berinisial MSA. 

Sita 502.809 Butir Obat 

Dua perkara yang menjadi perhatian polisi berkaitan dengan peredaran obat sediaan farmasi di wilayah Sumedang dan Garut.

Dalam perkara pertama, polisi mengamankan tersangka AN alias Anu di wilayah Kecamatan Cibugel, Sumedang, berdasarkan laporan polisi tertanggal 21 Agustus 2026. Tersangka lainnya, EH, diamankan di sebuah toko di wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. 

Dari kedua tersangka, polisi menyita 502.809 butir obat yang terdiri atas berbagai jenis, di antaranya tramadol, obat yang diduga trihexyphenidyl, dextro, tramadol Adinol HCL, amoxicillin, serta obat lain. 

Menurut Kapolres Sumedang AKBP Reza Ma'ruffi mengatakan, AN dan EH mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang berinisial M. 

"Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pemasok utama" ucapnya.

Polisi menyebut obat-obatan itu diedarkan di wilayah Garut dan rencananya dipasarkan di Sumedang. Salah satu tersangka diketahui bekerja sebagai penjaga toko kelontong farmasi di Garut dengan imbalan sekitar Rp150.000 per hari. 

Racik Tembakau Sintetis

Kasus menonjol lainnya melibatkan tersangka MSA, warga Kecamatan Jatinunggal, Sumedang. Ia diamankan di wilayah Kecamatan Sumedang Utara karena diduga meracik dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis. 

Dari tangan tersangka, polisi menyita 694,23 gram tembakau sintetis serta bahan baku atau bibit sintetis. Tersangka diduga mendapatkan bahan tersebut dari seseorang berinisial M yang dikenalnya melalui media sosial. 

Tembakau sintetis tersebut diracik secara otodidak dan dipasarkan melalui media sosial, termasuk akun Instagram yang disebut menggunakan nama “Corf Life”. 

Dari kegiatan tersebut, tersangka diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp5 juta. 

Sumedang Bukan Pasar Narkoba

AKBP Reza Ma’ruffi menegaskan, Polres Sumedang akan terus memberantas peredaran obat keras tertentu dan narkotika di wilayah hukumnya.

“Harapannya nanti Sumedang bukan pasar obat keras tertentu dan narkotika,” ujar Reza dalam keterangannya. 

Dukungan mantan Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 itu disebut memiliki irisan dengan gagasan yang ditawarkan Gus Rozin mengenai masa depan Nahdlatul Ulama.

Sedikitnya ada tiga isu utama yang menonjol, yakni penguatan pesantren sebagai basis NU, kemandirian jam'iyyah serta posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil dalam relasinya dengan pemerintah.

KH Said Aqil menyampaikan dukungan terhadap langkah Gus Rozin maju dalam bursa Ketua Umum PBNU melalui sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.

Momentum tersebut berlangsung ketika Gus Rozin tengah melakukan serangkaian silaturahmi dengan pengurus NU di berbagai daerah menjelang Muktamar ke-35 NU.

Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Isu pertama yang menjadi perhatian adalah pesantren.

Bagi Gus Rozin, masa depan NU tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pesantren. Lembaga pendidikan tersebut selama ini menjadi salah satu ruang utama pembentukan ulama, kaderisasi generasi muda dan pewarisan tradisi keilmuan.

Karena itu, penguatan pesantren dinilai sama pentingnya dengan penguatan struktur organisasi. Pandangan tersebut juga tercermin dari rekam jejak Gus Rozin.

Sebelum masuk dalam kontestasi Ketua Umum PBNU, ia telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan dan pesantren.

Ia pernah menjabat Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU periode 2010-2013, Ketua RMI NU Jawa Tengah periode 2013-2015 dan Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.

Dalam periode kepemimpinannya di RMI, berbagai agenda penguatan pesantren dan santri dijalankan. Di antaranya pengawalan Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok dan Hari Santri Nasional.

Gus Rozin juga kemudian dipercaya menjadi Ketua Majelis Masyayikh. Dengan pengalaman tersebut, pesantren menjadi salah satu isu yang konsisten dalam gagasan yang ditawarkan Gus Rozin.

Ia tidak melihat pesantren semata sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup kaderisasi, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Agenda kedua adalah kemandirian jam'iyyah. Gus Rozin berpandangan bahwa NU harus diperkuat dari tingkat bawah. PBNU tidak akan cukup kuat apabila struktur cabang, pesantren dan jamaah tidak memiliki kemampuan yang memadai.

“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” ujar Gus Rozin, ditulis Selasa (25/8/2026). 

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan pembangunan organisasi dari bawah.

Dalam kerangka itu, PBNU memiliki tugas menghubungkan berbagai potensi yang tersebar di wilayah dan cabang. Organisasi pusat bukan hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga harus hadir sebagai penguat kapasitas struktur dan jamaah.

Kemandirian juga menyangkut kemampuan organisasi mengembangkan sumber daya, mengelola kelembagaan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Agenda ketiga adalah hubungan NU dengan pemerintah. Gus Rozin menawarkan konsep shodiqul hukumah, yakni posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang dapat bekerja konstruktif bersama pemerintah.

Namun, kerja sama tersebut tidak dimaknai sebagai hilangnya independensi organisasi.

“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” kata Gus Rozin.

Konsep tersebut menempatkan NU pada posisi yang dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika kepentingannya sejalan dengan kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kapasitas kritis terhadap kebijakan negara.

Tiga agenda tersebut pada akhirnya saling berkaitan. Pesantren menjadi basis kaderisasi. Jamaah dan struktur organisasi menjadi kekuatan sosial. Sementara kemandirian jam'iyyah menjadi modal bagi NU untuk menjalankan fungsi sosialnya tanpa kehilangan independensi.

Dukungan KH Said Aqil kepada Gus Rozin juga memiliki latar belakang pengalaman organisasi. Ketika Said Aqil memimpin PBNU, Gus Rozin berada dalam struktur PBNU sebagai Ketua RMI. Keduanya pernah bekerja dalam lingkungan organisasi yang sama selama periode tersebut.

Hubungan kerja itu memberikan pengalaman bersama dalam mengawal agenda pendidikan dan kepesantrenan.

Namun, dukungan yang diberikan Said Aqil menjelang Muktamar ke-35 NU tidak hanya berada dalam konteks sejarah organisasi. Dukungan tersebut juga hadir ketika arah masa depan NU tengah menjadi bahan pembicaraan di berbagai daerah.

Gus Rozin membawa pengalaman dari pesantren, RMI dan Majelis Masyayikh sebagai bagian dari modal pencalonannya. Sementara KH Said Aqil memberikan dukungan terhadap ikhtiar tersebut di tengah proses menuju Muktamar.

Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU akan menentukan lebih dari sekadar nama Ketua Umum PBNU berikutnya. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi para muktamirin untuk memilih arah organisasi dalam menghadapi tantangan baru.

Apakah pesantren akan semakin diperkuat sebagai basis kaderisasi, bagaimana NU membangun kemandirian jam'iyyah, dan sejauh mana organisasi menjaga keseimbangan hubungan dengan pemerintah akan menjadi bagian dari agenda besar kepemimpinan NU ke depan.

Dalam konteks itulah dukungan KH Said Aqil terhadap Gus Rozin menjadi salah satu dinamika penting menjelang Muktamar. Bukan hanya soal siapa yang didukung, tetapi juga tentang gagasan seperti apa yang hendak dibawa dalam perjalanan NU berikutnya.

Ada sejumlah gagasan yang mempertemukan keduanya, terutama mengenai pentingnya memperkuat pesantren, membangun kemandirian jam'iyyah dan menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif terhadap pemerintah.

Said Aqil menyatakan dukungannya terhadap ikhtiar Gus Rozin maju sebagai calon Ketua Umum PBNU dalam sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua Umum PBNU dua periode 2010-2021 tersebut memberikan dukungan ketika dinamika menuju Muktamar ke-35 NU semakin menghangat.

Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Sementara itu, Gus Rozin dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan silaturahmi dengan struktur NU di sejumlah daerah. Dalam berbagai pertemuan tersebut, persoalan mengenai arah organisasi dan kebutuhan warga NU menjadi bagian dari pembahasan.

Salah satu gagasan yang paling menonjol adalah penguatan pesantren. Gus Rozin memandang pesantren sebagai salah satu akar utama NU. Pesantren tidak hanya melahirkan santri dan ulama, tetapi juga menjadi ruang kaderisasi, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, pesantren dinilai perlu mendapatkan perhatian yang lebih luas, baik dari sisi pendidikan, tata kelola, sumber daya manusia maupun penguatan ekonomi. Gagasan tersebut memiliki dasar pengalaman yang panjang.

Gus Rozin pernah menjadi Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU periode 2010-2013. Ia kemudian dipercaya memimpin RMI NU Jawa Tengah pada 2013-2015 dan RMI PBNU pada 2015-2021.

Dalam kiprahnya di RMI PBNU, sejumlah program dan agenda kepesantrenan menjadi bagian dari pengabdiannya. Termasuk pengawalan lahirnya Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok, Hari Santri Nasional serta berbagai program pemberdayaan santri dan pesantren.

Ia juga kemudian dipercaya sebagai Ketua Majelis Masyayikh. Rangkaian pengalaman tersebut membuat isu pesantren menjadi salah satu agenda yang konsisten dibawa Gus Rozin, termasuk ketika memasuki kontestasi Ketua Umum PBNU.

Selain pesantren, persoalan kemandirian organisasi juga menjadi perhatian.

Gus Rozin menilai NU perlu membangun kekuatan dari struktur paling bawah. Cabang, pesantren dan jamaah harus memiliki kapasitas yang kuat sehingga organisasi tidak bergantung pada kekuatan pusat semata.

“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” ujarnya, ditulis Selasa (25/8/2026). 

Pandangan tersebut menempatkan kemandirian jam'iyyah sebagai agenda yang lebih luas daripada persoalan ekonomi.

Kemandirian juga menyangkut kemampuan mengelola organisasi, memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan lembaga dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

Pada saat yang sama, NU tetap diharapkan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah.

Gus Rozin menggunakan gagasan shodiqul hukumah untuk menggambarkan posisi tersebut. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai agenda kemaslahatan, tetapi tidak kehilangan identitasnya sebagai kekuatan masyarakat sipil.

“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” kata Gus Rozin.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa relasi NU dengan negara tidak harus dibangun dalam posisi berhadap-hadapan, tetapi juga tidak berarti NU kehilangan daya kritis dan independensinya.

Dalam kerangka itu, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sembari tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kesamaan gagasan itulah yang menjadi konteks lain dari dukungan Said Aqil kepada Gus Rozin. Keduanya juga memiliki sejarah kerja organisasi. Ketika Said Aqil menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Rozin dipercaya memimpin RMI PBNU.

Pengalaman tersebut membuat keduanya memiliki ruang interaksi dalam agenda pendidikan, pesantren dan penguatan organisasi. Namun, kontestasi menuju Muktamar ke-35 NU bukan sekadar persoalan hubungan masa lalu.

Pilihan terhadap calon Ketua Umum juga menyangkut gagasan tentang bagaimana NU akan bergerak menghadapi perubahan zaman.

Pesantren, dalam konteks tersebut, menjadi akar yang perlu diperkuat. Struktur organisasi menjadi sarana pelayanan, sementara kemandirian menjadi fondasi agar NU tetap memiliki ruang gerak yang kuat.

Dukungan Said Aqil kepada Gus Rozin pun hadir di tengah perdebatan mengenai arah masa depan organisasi.

Muktamar nantinya bukan hanya menentukan figur yang akan memimpin PBNU, tetapi juga menjadi forum untuk membicarakan kembali posisi pesantren, kaderisasi, kemandirian organisasi serta relasi NU dengan negara.

KH Said Aqil, yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU selama dua periode pada 2010-2021, menyatakan dukungan terhadap langkah Gus Rozin untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU. Dukungan itu disampaikan dalam sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.

Dukungan tersebut muncul ketika Gus Rozin tengah melakukan silaturahmi dan berdialog dengan sejumlah jajaran NU di berbagai daerah. Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Di balik dukungan tersebut terdapat sejumlah agenda yang dinilai memiliki irisan dengan pandangan Said Aqil, terutama menyangkut penguatan pesantren, kemandirian jam'iyyah dan posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap mampu bekerja bersama pemerintah.

Gagasan mengenai pesantren menjadi salah satu fondasi utama yang dibawa Gus Rozin dalam pencalonannya.

Bagi Gus Rozin, pesantren tidak sebatas lembaga pendidikan agama. Pesantren merupakan salah satu sumber utama kaderisasi ulama, pembentukan karakter santri dan pewarisan tradisi keilmuan yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan NU.

Karena itu, penguatan pesantren dipandang memiliki hubungan langsung dengan penguatan organisasi.

Pandangan tersebut juga memiliki kaitan dengan rekam jejak Gus Rozin. Ia pernah dipercaya menjadi Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Tengah pada 2013-2015, kemudian memimpin RMI PBNU pada 2015-2021.

Pada masa tersebut, Gus Rozin bersentuhan langsung dengan berbagai agenda kepesantrenan, mulai dari pengawalan lahirnya Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok hingga Hari Santri Nasional.

Pengalamannya kemudian berlanjut dalam peran sebagai Ketua Majelis Masyayikh yang berkaitan dengan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Dengan rekam jejak tersebut, agenda pesantren yang ditawarkan Gus Rozin menjelang Muktamar tidak lahir secara tiba-tiba. Isu tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan khidmahnya di lingkungan pesantren dan NU.

Selain pesantren, Gus Rozin juga menempatkan kemandirian jam'iyyah sebagai salah satu agenda penting.

Ia berpandangan bahwa kekuatan NU tidak boleh hanya terkonsentrasi di tingkat PBNU. Organisasi harus memiliki struktur bawah yang kuat, mulai dari pengurus cabang, pesantren hingga jamaah.

“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” kata Gus Rozin, ditulis Selasa (25/8/2026). 

Konsep tersebut menempatkan PBNU bukan sekadar sebagai pusat administrasi organisasi. PBNU diharapkan menjadi penghubung sekaligus penguat potensi yang tumbuh di wilayah dan cabang.

Kemandirian jam'iyyah juga mencakup kemampuan organisasi membangun sumber daya, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah.

Gagasan lain yang menjadi perhatian adalah posisi NU sebagai shodiqul hukumah. Istilah tersebut menempatkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang dapat bekerja secara konstruktif bersama pemerintah, tetapi tetap memiliki independensi.

Menurut Gus Rozin, hubungan NU dengan pemerintah harus dibangun secara proporsional. Kerja sama dalam agenda kemaslahatan masyarakat tetap diperlukan, namun NU tidak boleh kehilangan kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan jamaah dan masyarakat.

“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” ujarnya.

Pandangan tersebut membuat pesantren, kemandirian organisasi dan relasi NU dengan pemerintah berada dalam satu kerangka gagasan.

Pesantren menjadi basis kaderisasi dan pendidikan. Struktur organisasi menjadi instrumen pelayanan. Sementara kemandirian menjadi modal agar NU dapat menjalankan peran sosialnya secara lebih kuat.

Dukungan Said Aqil juga tidak terlepas dari pengalaman keduanya dalam struktur PBNU.

Saat Said Aqil memimpin PBNU, Gus Rozin berada dalam jajaran organisasi sebagai Ketua RMI PBNU. Keduanya pernah bekerja dalam satu periode kepengurusan dan bersentuhan dengan berbagai agenda pendidikan serta kepesantrenan.

Namun, dukungan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari hubungan organisasi masa lalu. Ada pula kesamaan perhatian terhadap arah NU ke depan.

Muktamar ke-35 NU karena itu tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan. Muktamar juga menjadi ruang untuk menentukan agenda besar organisasi dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan.

Dalam konteks itu, Gus Rozin menawarkan penguatan pesantren, kemandirian jam'iyyah dan posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Dukungan Said Aqil terhadap Gus Rozin menjadi salah satu bagian dari dinamika menjelang Muktamar. Selanjutnya, para muktamirin akan menentukan pilihan kepemimpinan sekaligus arah perjalanan NU untuk periode berikutnya.

Pelantikan digelar di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (24/8/2026).Di bawah kepemimpinan Cahya Ibrahim, HIPMI Cianjur mengusung tema “Memperkuat Sinergi, Mendorong Inovasi, dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 

Organisasi pengusaha muda ini menyatakan ingin menjadi jembatan antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan.Salah satu langkah awal yang akan dijalankan adalah penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang (Rakercab). 

Menurut Cahya Ibrahim, Rakercab menjadi forum bagi tiap bidang untuk memaparkan roadmap kerja tiga tahun ke depan sehingga program berjalan sesuai tupoksi dan prosedur operasi (PO) yang ditetapkan.

“Yang paling awal kita lakukan adalah Rakercab. Di sana setiap bidang akan menyampaikan program kerjanya, sehingga semuanya jalan sesuai tupoksi dan PO yang sudah ditetapkan,” ujar Cahya usai acara pelantikan.

Akses modal tanpa jaminan Sektor UMKM menjadi perhatian utama HIPMI Cianjur 

Walaupun sebelumnya sudah ada nota kesepahaman (MoU) dengan Bank BJB, Cahya menilai akses pembiayaan masih menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil di daerah ini. 

HIPMI berencana memperluas kerja sama perbankan, termasuk ke bank-bank anggota Himbara, dengan target skema KUR yang lebih mudah diakses.

“Kami sedang mengupayakan pinjaman KUR Rp100 juta tanpa agunan. Nanti ini akan kita sosialisasikan ke UMKM yang selama ini terkendala modal untuk naik kelas. Konsepnya sederhana: 1 UMKM 100 juta KUR,” kata Cahya. 

Selain permodalan, HIPMI Cianjur juga menempatkan peningkatan investasi sebagai prioritas. 

Cahya memasang target kenaikan investasi bertahap, yakni 25 persen pada tahun pertama, 25 persen pada tahun kedua, dan 50 persen pada tahun ketiga kepemimpinannya.

Meski angka nominal belum dirinci, arah kebijakan ditujukan untuk menarik lebih banyak investor, terutama ke sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan potensi lokal. 

“Investasi ini penting supaya UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga bisa menyambung ke rantai pasok yang lebih besar,” tambahnya.

Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian yang hadir pada pelantikan memberi catatan khusus terkait hilirisasi produk unggulan daerah. 

Wahyu mendorong HIPMI ikut mengerek perekonomian melalui inovasi pengolahan sehingga komoditas lokal tidak hanya dijual mentah.

Ia menyebut beberapa komoditas yang potensial untuk diolah lebih lanjut, antara lain kelapa, kopi, cokelat, dan teh. 

“Potensi ini besar sekali kalau bisa kita olah lebih lanjut. Jangan hanya jual bahan baku. Kalau ada nilai tambah, efeknya ke pendapatan petani dan UMKM juga akan lebih terasa,” ujarnya.

Sinergi untuk ekosistem inklusif

Dengan sinergi antara HIPMI, perbankan, dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang lebih inklusif,  UMKM mendapatkan akses modal untuk naik kelas, investor mendapat kepastian iklim usaha, dan produk lokal memperoleh nilai tambah serta daya saing di pasar.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung DPRD Cianjur dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, serta perwakilan perbankan. 

HIPMI Cianjur akan memulai agenda kerja formalnya melalui Rakercab dalam beberapa minggu mendatang untuk mengunci program dan alurkerja tiap bidang. (Muchlis Bachtiar).

Sejak Minggu (23/08) pagi, warga berdatangan ke lokasi pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya. Proses pemilihan dilakukan secara tertib, mulai dari pendataan pemilih, pencoblosan surat suara, hingga penghitungan suara.

Layaknya pemilu, warga yang memiliki hak pilih terlebih dahulu melakukan proses pendataan sebelum mendapatkan surat suara. Setelah itu, warga menentukan pilihannya secara langsung dan memasukkan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan.

Antusiasme warga terlihat selama proses pemilihan berlangsung. Bagi masyarakat, pemilihan Ketua RW bukan sekadar memilih seorang pemimpin lingkungan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi warga.

Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan warga. Setiap suara yang masuk dihitung secara transparan hingga akhirnya diketahui calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pemilihan Ketua RW 07 ini menjadi gambaran bahwa semangat demokrasi tidak hanya berlangsung dalam pemilihan presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif, tetapi juga tumbuh dari lingkungan masyarakat paling bawah.

Warga berharap Ketua RW terpilih nantinya mampu menjalankan amanah, memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga kerukunan di lingkungan Kampung Pasirmuncang.

Di sisi lain, warga juga berharap perhatian dan dukungan pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, terhadap kelembagaan RW dapat terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dinilai penting karena RW merupakan salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Perhatian pemerintah diharapkan tidak hanya dalam bentuk pembinaan kelembagaan, tetapi juga dukungan terhadap program-program kemasyarakatan, peningkatan kapasitas pengurus RW serta fasilitas yang menunjang pelayanan warga.

Dengan adanya pemilihan yang berlangsung secara demokratis, transparan dan partisipatif, masyarakat berharap kepemimpinan RW 07 ke depan semakin mampu menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah sekaligus mendorong kemajuan lingkungan Kampung Pasirmuncang.

Pertandingan berlangsung di GOR Cikuray Adiwidjaya, Kabupaten Garut. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit atlet futsal potensial di Jawa Barat.

Para pemain muda mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta menunjukkan potensi terbaik mereka di level Jawa Barat.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, Kejurda Futsal Piala Ketua DPRD Jawa Barat menjadi momentum penting untuk mencari dan mengembangkan pemain-pemain potensial.

Menurut Buky, Jawa Barat memiliki kekuatan besar dalam cabang olahraga futsal. Karena itu, kompetisi yang digelar secara berkelanjutan dinilai penting untuk mencetak atlet berkualitas yang nantinya dapat memperkuat klub profesional maupun tim Jawa Barat.

“Jawa Barat memiliki kekuatan besar di cabang olahraga futsal. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk mencari dan mengasah bibit-bibit pemain potensial,” ujar Buky.

Selain kemampuan teknis, para peserta juga dituntut menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan fair play selama pertandingan.

Kejurda Futsal Piala Ketua DPRD Jawa Barat diharapkan mampu menjadi salah satu bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang lahirnya talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Jawa Barat di tingkat nasional.

Forum lima tahunan NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026, tidak hanya akan menentukan kepemimpinan PBNU periode berikutnya.

Lebih dari itu, Muktamar menjadi ruang untuk memperdebatkan sekaligus menentukan bagaimana organisasi dengan jaringan pesantren, lembaga pendidikan, ulama dan jamaah yang sangat luas itu bergerak menghadapi tantangan zaman.

Di tengah dinamika tersebut, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin membawa tiga agenda yang menjadi inti tawaran gagasannya menuju Muktamar.

Tiga agenda itu adalah merajut kembali persatuan NU, membangun kemandirian jam'iyah dan memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa NU membutuhkan konsolidasi internal sekaligus lompatan peran agar kekuatan organisasi tidak berhenti pada besarnya jumlah jamaah dan luasnya jaringan.

Gus Rozin kemudian menawarkan konsep Poros Tengah sebagai salah satu jalan untuk mempertemukan berbagai kekuatan yang muncul dalam dinamika menjelang Muktamar.

“Dinamika yang terjadi akhir-akhir ini telah menguras energi organisasi, saatnya membuka lembaran baru, Poros Tengah hadir untuk merajut kembali persatuan agar NU kembali fokus pada khidmah kepada umat,” demikian gagasan dalam dokumen visi dan misi Gus Rozin, dikutip Minggu (23/8/2026).

Persatuan Menjadi Titik Berangkat

Persatuan ditempatkan sebagai agenda pertama karena seluruh program organisasi akan sulit berjalan apabila NU masih dibebani sekat-sekat akibat perbedaan pilihan dan pandangan.

NU memiliki modal sosial yang sangat besar berupa jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, badan otonom, kader dan jamaah yang tersebar di berbagai daerah.

Besarnya jaringan tersebut semestinya menjadi energi utama organisasi dalam menjalankan khidmah, bukan justru menjadi sumber fragmentasi ketika terjadi perbedaan dalam menentukan arah kepemimpinan.

Karena itu, komunikasi antara struktur organisasi dan jamaah dinilai perlu diperkuat, termasuk komunikasi lintas generasi yang selama ini menjadi bagian dari dinamika NU.

Persatuan yang dimaksud bukan berarti seluruh warga NU harus memiliki pandangan yang sama.

Sebaliknya, perbedaan dianggap sebagai bagian dari kehidupan organisasi, sementara yang perlu dijaga adalah kemampuan untuk tetap bermusyawarah dan bekerja bersama setelah keputusan ditetapkan.

Dalam kerangka itulah Poros Tengah ditempatkan sebagai gagasan untuk mencari titik temu di antara berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Tujuan akhirnya bukan membentuk kekuatan baru, tetapi memastikan seluruh energi yang muncul dalam kontestasi kembali diarahkan kepada kerja organisasi.

Kemandirian sebagai Kekuatan
Setelah persatuan, Gus Rozin membawa agenda kemandirian sebagai pekerjaan besar berikutnya.

Kemandirian NU diarahkan pada kemampuan organisasi mengelola potensi internal secara profesional untuk memperkuat jam'iyah dan meningkatkan manfaat bagi warga.

Konsep NU Mandiri mencakup pengelolaan aset, pengembangan usaha, kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin.

Jaringan jamaah, pesantren dan lembaga pendidikan yang luas dinilai menjadi modal ekonomi yang sangat besar apabila dikelola dengan sistem yang tepat.

Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan profesional agar aset organisasi tidak sekadar menjadi daftar kekayaan, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata.

Kemandirian juga dipandang berkaitan erat dengan kemampuan NU menguasai dan mengelola data organisasinya sendiri.

Melalui konsep satu data NU yang berdaulat, organisasi diharapkan memiliki peta yang jelas mengenai jamaah, kader, pesantren, lembaga pendidikan, aset dan berbagai potensi yang dimiliki.

Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan sekaligus menentukan program yang lebih tepat sasaran.

Dengan sistem informasi yang kuat, organisasi juga dapat mengukur perkembangan program dan mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.

Dari Organisasi Keagamaan Menjadi Kekuatan Sipil

Agenda ketiga menyentuh posisi NU dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan. Gus Rozin menawarkan penguatan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tidak hanya bergerak untuk kebutuhan internal organisasi, tetapi juga hadir dalam berbagai persoalan publik.

Peran tersebut memiliki dasar yang kuat karena NU telah lama memiliki jaringan pendidikan, pesantren, lembaga sosial dan komunitas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Jaringan tersebut dapat dikembangkan untuk memperluas kontribusi NU dalam pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.

NU juga diharapkan mampu merespons perubahan sosial yang bergerak cepat tanpa kehilangan akar tradisi pesantren dan nilai-nilai keulamaan.

Dalam bidang pendidikan, penguatan ekosistem menjadi salah satu gagasan penting yang mencakup pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, pendidikan profesi dan kaderisasi.

Keterhubungan antarjenjang pendidikan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia NU.

Sementara kaderisasi perlu dibangun secara lebih terencana, berjenjang dan berbasis kompetensi agar kader NU siap mengisi berbagai ruang pengabdian.

Pesantren juga tetap menjadi perhatian utama karena ditempatkan sebagai fondasi pendidikan, tradisi keilmuan dan regenerasi ulama.

Penguatan pesantren diarahkan pada peningkatan mutu, kaderisasi ulama, kesejahteraan serta perluasan jaringan kerja sama antarpesantren.

Lima Prinsip Kepemimpinan

Tiga agenda tersebut kemudian dirangkai dengan visi NU yang berdaulat, bermartabat dan bermanfaat.

“Berdaulat dalam mengelola organisasi, bermartabat dalam memimpin, dan bermanfaat dalam khidmah,” menjadi rumusan yang ditekankan dalam gagasan Gus Rozin.

Untuk mewujudkan visi tersebut, lima prinsip kepemimpinan ditawarkan sebagai pedoman, yakni akhlakul karimah, musyawarah, keadilan, khidmah dan maslahah.

“Memimpin dengan akhlak, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, menegakkan keadilan dalam mengelola amanah, berkhidmah kepada jamaah, dan menghadirkan kemaslahatan bagi umat,” demikian rumusan prinsip tersebut.

Kepemimpinan dalam gagasan itu diposisikan sebagai amanah untuk menjaga organisasi dan memperluas manfaatnya.

Dengan demikian, jabatan tidak ditempatkan sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen untuk menjalankan tanggung jawab kepada jamaah dan masyarakat.

Pengalaman di Pesantren dan NU

Tawaran tersebut juga ditopang perjalanan Gus Rozin yang cukup panjang di lingkungan pesantren dan organisasi NU.

Putra KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Nyai Hj Nafisah Sahal itu tumbuh di lingkungan pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah.

Ia kemudian menempuh pendidikan di sejumlah lembaga, termasuk Pesantren Fathul Ulum Kediri, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, STAI Al-Akidah Jakarta, Monash University Australia dan UIN Walisongo Semarang.

Di organisasi NU, Gus Rozin pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi, di antaranya Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ketua RMI PBNU, Mustasyar PCNU Kabupaten Pati, Katib Syuriah PBNU dan Ketua PWNU Jawa Tengah.

Pengalaman tersebut membuat gagasan yang dibawa Gus Rozin tidak hanya berbicara mengenai kepemimpinan, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola, kaderisasi, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Pengalaman di berbagai ruang pengabdian juga menjadi modal untuk membaca perubahan sosial yang terus berlangsung di tengah masyarakat.

Muktamar dan Masa Setelahnya

Gus Rozin menilai Muktamar ke-35 NU harus dilihat sebagai momentum menentukan arah organisasi, bukan sekadar memilih pemimpin baru.

“Muktamar adalah momentum menentukan arah NU lima tahun ke depan, karena itu, pilihan harus didasarkan pada kepentingan jam'iyah, bukan kepentingan kelompok,” demikian pernyataan dalam dokumen tersebut.

Artinya, keputusan Muktamar akan membawa konsekuensi panjang terhadap arah kebijakan, tata kelola dan prioritas program NU.

Karena itu, persoalan yang lebih besar justru muncul setelah proses pemilihan selesai.

Seluruh unsur organisasi harus kembali dipertemukan agar perbedaan selama masa kontestasi tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan.

Dalam konteks tersebut, gagasan Poros Tengah kembali ditempatkan sebagai jalan untuk membuka ruang rekonsiliasi.

“Poros Tengah bukan untuk memenangkan satu pihak, Poros Tengah adalah ikhtiar agar setelah Muktamar, tidak ada lagi kubu-kubu, yang menang adalah Nahdlatul Ulama,” demikian penegasan dalam gagasan tersebut.

Pesan yang dibawa Gus Rozin pada akhirnya berangkat dari satu persoalan mendasar, yakni bagaimana mengubah besarnya potensi NU menjadi kekuatan yang lebih terorganisasi dan bermanfaat.

Persatuan menjadi pintu masuk untuk menyatukan energi, kemandirian menjadi modal untuk memperkuat organisasi dan peran masyarakat sipil menjadi jalan untuk memperluas pengabdian.

Dengan tiga agenda tersebut, Muktamar ke-35 NU dipandang bukan sebagai akhir dari sebuah kontestasi, melainkan awal pekerjaan panjang untuk memastikan NU tetap kokoh di dalam dan semakin luas manfaatnya di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan NU bukan hanya siapa yang berhasil memperoleh mandat dalam Muktamar, tetapi bagaimana mandat tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi jamaah, masyarakat dan bangsa.

Di tengah menguatnya komunikasi politik dan silaturahmi antarkandidat, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki mengingatkan agar proses tersebut tidak berujung pada penguncian pilihan peserta melalui politik paket.

Menurut Gus Zaki, Muktamar memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kepemimpinan organisasi. Karena itu, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin NU harus memperoleh mandat dari peserta, bukan sekadar dari kesepakatan yang dibangun sebelum forum resmi berlangsung.

“Jangan mendahului Muktamar,” kata Gus Zaki, ditulis Jabar Memanggil pada Sabtu (22/8/2026).

Ia tidak mempersoalkan adanya komunikasi antarkandidat maupun pertemuan dengan pengurus NU di berbagai daerah.

Baginya, silaturahmi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan menjadi kesempatan bagi kandidat untuk memperkenalkan gagasan sekaligus mendengarkan aspirasi dari bawah.

Namun, Gus Zaki meminta silaturahmi tidak berubah menjadi instrumen untuk mengunci konfigurasi kepemimpinan.

Ia khawatir jika paket Ketua Umum dan Rais Aam sudah dianggap final sebelum Muktamar, ruang peserta untuk menentukan pilihan menjadi semakin sempit.

“Jangan dikunci dalam paket,” tegasnya.

Gus Zaki menilai peserta Muktamar memiliki mandat yang tidak bisa digantikan oleh kesepakatan informal. Mereka datang membawa aspirasi dari struktur NU di daerah dan memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai mekanisme organisasi.

“Peserta punya mandat,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta para kandidat tidak hanya sibuk memperlihatkan siapa saja tokoh yang berada di belakang mereka.

Menurutnya, ukuran utama seorang calon pemimpin harus dilihat dari rekam jejak, gagasan, kapasitas dan kemampuan membaca kebutuhan NU.

“Jangan cuma lihat paket,” katanya.

Ia menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan organisasi sekaligus tetap dekat dengan jamaah.

Persoalan kaderisasi, penguatan pesantren, pendidikan, ekonomi warga, digitalisasi dan tata kelola organisasi harus menjadi bagian dari perdebatan menjelang Muktamar.

Menurut Gus Zaki, kandidat yang datang ke daerah sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi NU.

Pertemuan dengan PWNU, PCNU, MWCNU, pesantren maupun para kiai dapat menjadi ruang untuk menyerap persoalan yang selama ini dihadapi struktur organisasi.

“Silaturahmi itu tradisi NU,” ujarnya.

Ia meminta kegiatan tersebut tidak langsung dicurigai sebagai transaksi politik. Sebaliknya, komunikasi antara kandidat dan pengurus daerah harus dimanfaatkan untuk membangun dialog mengenai kebutuhan organisasi.

Tetapi, Gus Zaki kembali mengingatkan agar tidak semua pertemuan kemudian diterjemahkan sebagai kesepakatan politik.

Menurutnya, perbedaan antara silaturahmi, penjaringan aspirasi dan penguncian paket harus tetap jelas.

“Jangan setiap pertemuan dianggap paket,” katanya.

Dalam dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU, Gus Zaki turut memberikan penjelasan mengenai posisi KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.

Ia menegaskan bahwa Gus Rozin tidak membawa paket tertentu dengan kandidat Rais Aam.

“Tidak ada paket,” tegas Gus Zaki.

Menurut dia, aktivitas Gus Rozin mendatangi berbagai daerah lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses organisasi.

Dalam sejumlah pertemuan, Gus Rozin disebut berdialog dengan para kiai dan pengurus untuk mendengar persoalan sekaligus menyampaikan gagasan tentang masa depan NU.

“Gus Rozin berproses,” ujarnya.

Gus Zaki meminta publik NU melihat proses tersebut secara objektif. Ia tidak ingin pencalonan seseorang hanya dinilai berdasarkan siapa yang disebut berada di belakangnya atau dengan siapa figur tersebut diasumsikan akan berpasangan.

“Lihat rekam jejaknya,” katanya.

Menurutnya, kandidat Ketua Umum PBNU harus mampu menunjukkan pengalaman pengabdian yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Peserta Muktamar perlu mendapatkan informasi yang cukup sebelum memberikan mandat kepemimpinan.

Dalam pandangan Gus Zaki, hal tersebut juga penting untuk menjaga kualitas Muktamar. Forum lima tahunan NU seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan dan penentuan arah organisasi, bukan sekadar ruang formal untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.

“Jangan jadi formalitas,” ujarnya.

Ia berharap peserta Muktamar dapat menggunakan mandatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Setiap pilihan harus didasarkan pada pertimbangan terhadap kebutuhan NU, bukan semata-mata karena tekanan atau konstruksi politik yang dibangun menjelang forum.

Selain persoalan paket kepemimpinan, Gus Zaki juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi NU dalam berhubungan dengan pemerintah.

Ia mengakui pemerintah merupakan mitra strategis dalam berbagai program kebangsaan, tetapi hubungan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang sehat.

“Pemerintah adalah mitra,” katanya.

Menurutnya, NU tidak harus berhadap-hadapan dengan pemerintah. Namun, posisi sebagai mitra juga tidak boleh membuat organisasi kehilangan kemampuan untuk menyampaikan kritik dan menentukan pilihan internal secara mandiri.

“NU harus tetap berdaulat,” tegasnya.

Gus Zaki menilai kedaulatan organisasi menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga dalam Muktamar.

Penentuan kepemimpinan NU merupakan urusan internal yang harus diputus melalui mekanisme yang dimiliki organisasi.

Ia juga meminta isu keterlibatan pemerintah tidak dijadikan bahan untuk memperkeruh suasana.

Menurutnya, peserta Muktamar sebaiknya lebih fokus membahas persoalan nyata yang dihadapi jamaah dan bagaimana NU merespons perubahan zaman.

“Fokus ke masalah NU,” ujarnya.

Beberapa persoalan yang menurut Gus Zaki perlu mendapatkan perhatian antara lain penguatan kaderisasi, konsolidasi struktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi jamaah dan penguatan pesantren.

Selain itu, NU juga perlu memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Ia berharap calon pemimpin yang tampil dalam Muktamar mampu menawarkan program yang konkret. Gagasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan peserta dalam menentukan pilihan.

Bagi Gus Zaki, kepemimpinan NU ke depan tidak cukup hanya mengandalkan popularitas atau jaringan dukungan. Pemimpin harus memiliki kemampuan menyatukan berbagai kelompok dan memastikan organisasi tetap bergerak dalam satu arah setelah kontestasi selesai.

“Setelah Muktamar harus bersatu,” katanya.

Ia menilai persoalan terbesar bukanlah perbedaan pilihan sebelum Muktamar. Yang harus dihindari adalah jika perbedaan tersebut terus terbawa setelah keputusan organisasi ditetapkan.

Karena itu, seluruh kandidat dan pendukungnya diminta menyiapkan diri untuk menerima hasil Muktamar. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi pemimpin seluruh warga NU, bukan hanya kelompok yang mendukungnya.

Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, dinamika pencalonan dipastikan terus bergerak hingga forum resmi dimulai.

Gus Zaki berharap dinamika tersebut tetap berlangsung secara sehat. Konsolidasi, silaturahmi dan pertukaran gagasan boleh dilakukan, tetapi kewenangan terakhir tetap berada di tangan peserta Muktamar.

“Biarkan peserta memilih,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa telah memenangkan kontestasi sebelum proses resmi berjalan.

Dalam organisasi sebesar NU, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan sebelum forum, tetapi juga oleh mekanisme yang menghasilkan keputusan.

“Mandatnya dari Muktamar,” tegasnya.

Menurut Gus Zaki, kepemimpinan yang lahir melalui proses yang terbuka akan lebih mudah memperoleh legitimasi dari seluruh struktur.

Sebaliknya, jika proses dianggap sudah dikunci sejak awal, potensi munculnya ketidakpuasan di tingkat bawah dapat semakin besar.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen NU mengedepankan ukhuwah selama proses menuju Muktamar. Perbedaan pandangan harus dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi, bukan alasan untuk saling menjauh.

“Jaga ukhuwah,” pesannya.

Pada akhirnya, Gus Zaki berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU. Forum tersebut harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat organisasi, menjaga kemandirian dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi jamaah.

“NU harus kuat dan bermartabat,” ujarnya.

Dengan demikian, menjelang Muktamar NU ke-35, pesan Gus Zaki diarahkan pada satu hal utama, yakni jangan sampai pilihan peserta terlebih dahulu dikunci oleh politik paket.

Silaturahmi tetap menjadi tradisi, kontestasi tetap berjalan, tetapi keputusan akhir mengenai kepemimpinan PBNU harus diberikan kepada Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.