JABAR MEMANGGIL– Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan ini membahas percepatan program perumahan rakyat, termasuk Bedah Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
BSPS Sumedang: Bukan Hanya Rumah, Tapi Mandiri Ekonomi
Bupati Dony menekankan bahwa program BSPS di Sumedang melampaui sekadar perbaikan rumah tidak layak huni.
Program ini menjadi strategi terpadu untuk mengentaskan kemiskinan.“Program ini bukan sekadar membangun rumah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan juga didorong untuk mandiri, bahkan diberikan modal usaha. Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, BPJS, hingga ketenagakerjaan turut dipastikan terpenuhi,” ujarnya.
Pendekatan ini disebutnya sebagai solusi menyeluruh. “Sekali dayung, banyak persoalan terselesaikan. Inilah yang sedang kami dorong di Sumedang,” tambah Bupati Dony
Program Nasional Bedah Rumah Resmi Diluncurkan 13 April
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan meluncurkan program Bedah Rumah secara nasional pada 13 April mendatang.
Jawa Barat termasuk wilayah prioritas.“Program ini adalah arahan langsung Presiden untuk memastikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.Pemerintah juga menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan untuk UMKM, kontraktor, dan toko bangunan.
Dengan bunga rendah sekitar 0,5 persen dan tanpa agunan untuk plafon tertentu, penyaluran KUR dalam tiga bulan terakhir sudah mencapai Rp10 triliun.
“Ini menunjukkan program ini mampu menggerakkan ekonomi secara nyata,” kata Menteri Sirait.
Selain itu, percepatan pembangunan rumah susun didorong di kawasan strategis seperti Bekasi dan Depok untuk mengatasi backlog perumahan perkotaan.
Gubernur Dedi: Aplikasi Digital Permudah Usulan Bantuan
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kemudahan akses masyarakat terhadap bantuan perumahan. Ke depan, aplikasi digital akan diluncurkan agar masyarakat bisa langsung mengusulkan rumah tidak layak huni.
“Siapa pun bisa melaporkan, baik pemilik rumah, tetangga, maupun masyarakat umum. Nanti akan diverifikasi sesuai kriteria. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berbasis data dari masyarakat langsung,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dari sekitar 45 ribu unit rumah yang diperbaiki tahun sebelumnya menjadi 400 ribu unit secara nasional tahun ini.
