JABAR MEMANGGIL - Pemerintah dan Komisi IX DPR RI gencar tingkatkan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sosialisasi dan pengawasan ketat ke seluruh dapur Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Langkah ini diambil guna mencegah kejadian tak diinginkan akibat lemahnya tata kelola.Sosialisasi digelar pada Rabu (11/2/2026) pukul 09.00 WIB di Graha Harmas Brataseni, Depok. Acara dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji bersama ratusan warga setempat dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program MBG dibentuk untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ini upaya tekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia,” ujar Nuroji.
Program strategis nasional ini diluncurkan sejak 6 Januari 2025.Namun, Nuroji mengakui tantangan serius, seperti kelemahan tata kelola hulu-hilir, pengawasan penyedia makanan yang lemah, standar keamanan pangan tak konsisten, serta infrastruktur dapur MBG yang belum optimal.
Untuk itu, DPR mendorong penguatan regulasi dengan SOP nasional mengikat, standar keamanan pangan dan gizi seragam, serta peran BGN sebagai koordinator lintas kementerian dan daerah.
Pengawasan rutin akan dilakukan BGN, Dinas Kesehatan, dan BPOM terhadap dapur SPPG. Temuan pelanggaran bakal ditegur sanksi tegas, termasuk penutupan sementara. Masyarakat dan orang tua dilibatkan sebagai pengawas sosial.
Pemerintah juga janjikan transparansi lebih tinggi melalui publikasi mitra penyedia, laporan kinerja, serta sistem pengaduan mudah dan responsif. Dengan pengawasan DPR secara berkala, MBG diharap berjalan lebih akuntabel dan efektif.
