JABAR MEMANGGIL - Dukungan KH Said Aqil Siradj terhadap KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam bursa calon Ketua Umum PBNU dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kedekatan personal maupun pengalaman bekerja bersama dalam organisasi.
Ada sejumlah gagasan yang mempertemukan keduanya, terutama mengenai pentingnya memperkuat pesantren, membangun kemandirian jam'iyyah dan menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif terhadap pemerintah.
Said Aqil menyatakan dukungannya terhadap ikhtiar Gus Rozin maju sebagai calon Ketua Umum PBNU dalam sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.
Mantan Ketua Umum PBNU dua periode 2010-2021 tersebut memberikan dukungan ketika dinamika menuju Muktamar ke-35 NU semakin menghangat.
Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Sementara itu, Gus Rozin dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan silaturahmi dengan struktur NU di sejumlah daerah. Dalam berbagai pertemuan tersebut, persoalan mengenai arah organisasi dan kebutuhan warga NU menjadi bagian dari pembahasan.
Salah satu gagasan yang paling menonjol adalah penguatan pesantren. Gus Rozin memandang pesantren sebagai salah satu akar utama NU. Pesantren tidak hanya melahirkan santri dan ulama, tetapi juga menjadi ruang kaderisasi, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, pesantren dinilai perlu mendapatkan perhatian yang lebih luas, baik dari sisi pendidikan, tata kelola, sumber daya manusia maupun penguatan ekonomi. Gagasan tersebut memiliki dasar pengalaman yang panjang.
Gus Rozin pernah menjadi Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU periode 2010-2013. Ia kemudian dipercaya memimpin RMI NU Jawa Tengah pada 2013-2015 dan RMI PBNU pada 2015-2021.
Dalam kiprahnya di RMI PBNU, sejumlah program dan agenda kepesantrenan menjadi bagian dari pengabdiannya. Termasuk pengawalan lahirnya Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok, Hari Santri Nasional serta berbagai program pemberdayaan santri dan pesantren.
Ia juga kemudian dipercaya sebagai Ketua Majelis Masyayikh. Rangkaian pengalaman tersebut membuat isu pesantren menjadi salah satu agenda yang konsisten dibawa Gus Rozin, termasuk ketika memasuki kontestasi Ketua Umum PBNU.
Selain pesantren, persoalan kemandirian organisasi juga menjadi perhatian.
Gus Rozin menilai NU perlu membangun kekuatan dari struktur paling bawah. Cabang, pesantren dan jamaah harus memiliki kapasitas yang kuat sehingga organisasi tidak bergantung pada kekuatan pusat semata.
“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” ujarnya, ditulis Selasa (25/8/2026).
Pandangan tersebut menempatkan kemandirian jam'iyyah sebagai agenda yang lebih luas daripada persoalan ekonomi.
Kemandirian juga menyangkut kemampuan mengelola organisasi, memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan lembaga dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.
Pada saat yang sama, NU tetap diharapkan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah.
Gus Rozin menggunakan gagasan shodiqul hukumah untuk menggambarkan posisi tersebut. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai agenda kemaslahatan, tetapi tidak kehilangan identitasnya sebagai kekuatan masyarakat sipil.
“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” kata Gus Rozin.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa relasi NU dengan negara tidak harus dibangun dalam posisi berhadap-hadapan, tetapi juga tidak berarti NU kehilangan daya kritis dan independensinya.
Dalam kerangka itu, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sembari tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Kesamaan gagasan itulah yang menjadi konteks lain dari dukungan Said Aqil kepada Gus Rozin. Keduanya juga memiliki sejarah kerja organisasi. Ketika Said Aqil menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Rozin dipercaya memimpin RMI PBNU.
Pengalaman tersebut membuat keduanya memiliki ruang interaksi dalam agenda pendidikan, pesantren dan penguatan organisasi. Namun, kontestasi menuju Muktamar ke-35 NU bukan sekadar persoalan hubungan masa lalu.
Pilihan terhadap calon Ketua Umum juga menyangkut gagasan tentang bagaimana NU akan bergerak menghadapi perubahan zaman.
Pesantren, dalam konteks tersebut, menjadi akar yang perlu diperkuat. Struktur organisasi menjadi sarana pelayanan, sementara kemandirian menjadi fondasi agar NU tetap memiliki ruang gerak yang kuat.
Dukungan Said Aqil kepada Gus Rozin pun hadir di tengah perdebatan mengenai arah masa depan organisasi.
Muktamar nantinya bukan hanya menentukan figur yang akan memimpin PBNU, tetapi juga menjadi forum untuk membicarakan kembali posisi pesantren, kaderisasi, kemandirian organisasi serta relasi NU dengan negara.
