JABAR MEMANGGIL – Sebuah video TikTok dari akun @Imfinass menjadi viral setelah mengungkap kesejahteraan guru P3K paruh waktu di Sumedang yang hanya menerima gaji bersih Rp15 ribu per bulan setelah dipotong BPJS.
Postingan tersebut langsung mendapat dukungan ribuan netizen, dengan 250 tayangan, 6 ribu suka, dan 300 kali dibagikan.
Pengunggah video, Fildzah Nur Amalina, mengaku memposting keluhan temannya yang sama-sama mengajar di sebuah Sekolah Dasar di Sumedang.
"Mungkin postingannya emosional jadi banyak yang tersentuh, dan komennya banyak yang positif serta mendukung P3K paruh waktu," ujarnya.
Fildzah menjelaskan, gaji tersebut diterima pada 4 Februari 2026. "Untuk yang bersertifikasi itu Rp55 ribu rupiah dan yang belum sertifikasi itu Rp250 ribu rupiah," ungkapnya.
Ia menegaskan, postingan itu bukan untuk menyudutkan pihak mana pun. "Ketika diangkat paruh waktu, Pemerintah Sumedang memang belum punya anggaran untuk gaji P3K guru, jadi kami terima sesuai kesepakatan".
Postingan viral ini langsung ditanggapi Pemkab Sumedang. Fildzah berterima kasih atas respons cepat pemerintah daerah.
"Intinya, saya berterima kasih kepada Pemkab Sumedang yang langsung tanggap dan berikan solusi," tambahnya.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menjelaskan latar belakang masalah tersebut. Sebelum diangkat sebagai P3K paruh waktu, para guru ini mendapat tambahan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tapi karena sudah masuk ASN paruh waktu, tidak boleh lagi dapat dari BOS. Jadi naik ASN paruh waktu tapi hilang BOS," imbuhnya.
Dony menyatakan telah kirim surat ke pemerintah pusat agar guru tanpa Tunjangan Profesi Guru (TPG) bisa tetap dapat gaji dari BOS. Ia berkomitmen tingkatkan kesejahteraan secara bertahap.
"Pertama, tingkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu termasuk guru sesuai kemampuan anggaran dan aturan," katanya.
Lebih lanjut, Bupati sedang memperjuangkan 137 guru tanpa TPG agar mendapatkannya. Saat ini, 500 guru P3K paruh waktu minimal digaji Rp250–750 ribu dari APBD.
"Kumulatifnya Rp500 ribu, tapi yang rame itu sebenarnya sudah dapat Rp2 juta lebih. Kedepan jadi Rp2,25 juta. Tinggal sabar, komitmen Pemda sudah ada," tutup Dony.
Kasus ini menyoroti tantangan anggaran daerah dalam mendukung tenaga pendidik honorer, sekaligus apresiasi atas respons cepat Pemkab Sumedang.
