JABAR MEMANGGIL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang menetapkan dua tersangka dugaan kasus penyalahgunaan anggaran negara pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Cisitu Tahun Anggaran 2023, dengan nilai Rp 4,7 Miliar. Senin (21/4/2025).
Dalam keterangannya Keduanya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumedang, Adi Purnama melalui Kasi Intel, Nopridiansya mengatakan bahwa kedua tersangka adalah pengusaha yang mengerjakan pembangunan proyek pembangunan puskesmas tersebut.
Baca juga: Hari Juang TNI Angkatan Darat 2025, Kodim 0610 Sumedang Bersama Baznas Berikan Oli Gratis
"Pada hari ini tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang menetapkan I selaku direktur kontraktor pelaksana pekerjaan dan RM wakil direkturnya," Ucapnya.
Dirinya menambahkan berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti dan data, ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 800 juta rupiah.
Selain itu modus yang dilakukan pelaku mengurangi volume pada item-item pekerjaan pembangunan Puskesmas Cisitu.
Sehingga tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana pekerjaan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
Baca juga: Sumedang Borong Tiga Penghargaan Ajang Paritrana Award 2024 Tingkat Provinsi Jabar
"Kerugian negara tersebut merupakan hasil dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terduga pelaku dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan," ungkapnya.
"Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan penerima manfaat, yaitu masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan kesehatan dari fasilitas yang dibangun," Tambahannya.
Mereka disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau Kedua
Baca juga: Kukuhkan Kepengurusan PPI Garut, Bupati Sebut Pensiunan Bukan Berbatasan Tapi Berkapisitas
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Salah seorang tersangka saat dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke lapas kelas II B Sumedang. Senin (21/4/2025) Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Editor : Husni Nursyaf