JABAR MEMANGGIL- Industri peternakan kini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ketahanan dan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Saat ini, produk peternakan yang harganya relatif terjangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun demikian, daging sapi juga berpeluang menjadi variasi menu MBG, misalnya disajikan sekali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk sektor peternakan unggas, pemerintah berencana mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk peternakan sapi. Alokasi ini ditujukan sebagai dukungan terhadap program MBG, khususnya untuk menjamin pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang disiapkan pemerintah adalah pengembangan peternakan skala besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sejalan dengan rencana tersebut, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) menggelar sarasehan bertema “Rp4,8 Triliun Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi: Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/01).

Sarasehan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor peternakan ini dinilai sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran, potensi dampaknya terhadap rantai pasok, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mitigasi risiko teknis dan pasar. 

Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah di luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, serta pelaku inovasi digital guna memperoleh pandangan yang komprehensif dan rekomendasi strategis. Narasumber berasal dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, Asosiasi Koperasi Persusuan, serta KADIN Indonesia dari sektor pengusaha.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof. Budi Guntoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp4,8 triliun. Selain itu, sarasehan ini juga mengurai berbagai tantangan struktural yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan industri, serta merumuskan rekomendasi konstruktif bagi kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

“Yang tidak kalah penting adalah mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKT PII akan terus bersinergi dengan berbagai asosiasi peternakan untuk mengawal pemanfaatan anggaran pemerintah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan peternak. Selain itu, upaya ini juga ditujukan untuk memastikan generasi muda ke depan memiliki akses yang lebih mudah terhadap konsumsi protein hewani. “Mereka adalah generasi bangsa yang akan membangun Indonesia selanjutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Prof. Rahmat Hidayat, dalam sambutannya mengibaratkan kondisi industri peternakan saat ini seperti berdiri di atas dua kaki. Kaki pertama masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain ketimpangan antara populasi ternak dan jumlah penduduk Indonesia, produksi yang belum optimal, usia peternak yang umumnya sudah lanjut, tingkat pendidikan peternak yang relatif rendah, serta partisipasi kelembagaan yang masih minim.

Adapun kaki kedua adalah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong peningkatan permintaan produk peternakan. “Dengan kondisi tersebut, ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor peternakan,” jelasnya.