JABAR MEMANGGIL - Dukungan KH Said Aqil Siradj kepada KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membawa sejumlah isu strategis ke dalam dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU.
Dukungan mantan Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 itu disebut memiliki irisan dengan gagasan yang ditawarkan Gus Rozin mengenai masa depan Nahdlatul Ulama.
Baca juga: Bukan Sekadar Soal Dukungan, KH Said Aqil Siradj dan Gus Rozin Punya Titik Temu soal Masa Depan NU
Sedikitnya ada tiga isu utama yang menonjol, yakni penguatan pesantren sebagai basis NU, kemandirian jam'iyyah serta posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil dalam relasinya dengan pemerintah.
KH Said Aqil menyampaikan dukungan terhadap langkah Gus Rozin maju dalam bursa Ketua Umum PBNU melalui sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.
Momentum tersebut berlangsung ketika Gus Rozin tengah melakukan serangkaian silaturahmi dengan pengurus NU di berbagai daerah menjelang Muktamar ke-35 NU.
Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Isu pertama yang menjadi perhatian adalah pesantren.
Bagi Gus Rozin, masa depan NU tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pesantren. Lembaga pendidikan tersebut selama ini menjadi salah satu ruang utama pembentukan ulama, kaderisasi generasi muda dan pewarisan tradisi keilmuan.
Karena itu, penguatan pesantren dinilai sama pentingnya dengan penguatan struktur organisasi. Pandangan tersebut juga tercermin dari rekam jejak Gus Rozin.
Sebelum masuk dalam kontestasi Ketua Umum PBNU, ia telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan dan pesantren.
Ia pernah menjabat Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU periode 2010-2013, Ketua RMI NU Jawa Tengah periode 2013-2015 dan Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.
Dalam periode kepemimpinannya di RMI, berbagai agenda penguatan pesantren dan santri dijalankan. Di antaranya pengawalan Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok dan Hari Santri Nasional.
Gus Rozin juga kemudian dipercaya menjadi Ketua Majelis Masyayikh. Dengan pengalaman tersebut, pesantren menjadi salah satu isu yang konsisten dalam gagasan yang ditawarkan Gus Rozin.
Ia tidak melihat pesantren semata sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup kaderisasi, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Agenda kedua adalah kemandirian jam'iyyah. Gus Rozin berpandangan bahwa NU harus diperkuat dari tingkat bawah. PBNU tidak akan cukup kuat apabila struktur cabang, pesantren dan jamaah tidak memiliki kemampuan yang memadai.
“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” ujar Gus Rozin, ditulis Selasa (25/8/2026).
Baca juga: KH Said Aqil Siradj Beri Dukungan ke Gus Rozin, Pesantren dan Kemandirian NU Jadi Titik Temu
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan pembangunan organisasi dari bawah.
Dalam kerangka itu, PBNU memiliki tugas menghubungkan berbagai potensi yang tersebar di wilayah dan cabang. Organisasi pusat bukan hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga harus hadir sebagai penguat kapasitas struktur dan jamaah.
Kemandirian juga menyangkut kemampuan organisasi mengembangkan sumber daya, mengelola kelembagaan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Agenda ketiga adalah hubungan NU dengan pemerintah. Gus Rozin menawarkan konsep shodiqul hukumah, yakni posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang dapat bekerja konstruktif bersama pemerintah.
Namun, kerja sama tersebut tidak dimaknai sebagai hilangnya independensi organisasi.
“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” kata Gus Rozin.
Konsep tersebut menempatkan NU pada posisi yang dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika kepentingannya sejalan dengan kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kapasitas kritis terhadap kebijakan negara.
Tiga agenda tersebut pada akhirnya saling berkaitan. Pesantren menjadi basis kaderisasi. Jamaah dan struktur organisasi menjadi kekuatan sosial. Sementara kemandirian jam'iyyah menjadi modal bagi NU untuk menjalankan fungsi sosialnya tanpa kehilangan independensi.
Baca juga: BPC HIPMI Cianjur Periode 2026–2029 Langsung Tancap Gas: Fokus Perkuat UMKM dan Genjot Investasi
Dukungan KH Said Aqil kepada Gus Rozin juga memiliki latar belakang pengalaman organisasi. Ketika Said Aqil memimpin PBNU, Gus Rozin berada dalam struktur PBNU sebagai Ketua RMI. Keduanya pernah bekerja dalam lingkungan organisasi yang sama selama periode tersebut.
Hubungan kerja itu memberikan pengalaman bersama dalam mengawal agenda pendidikan dan kepesantrenan.
Namun, dukungan yang diberikan Said Aqil menjelang Muktamar ke-35 NU tidak hanya berada dalam konteks sejarah organisasi. Dukungan tersebut juga hadir ketika arah masa depan NU tengah menjadi bahan pembicaraan di berbagai daerah.
Gus Rozin membawa pengalaman dari pesantren, RMI dan Majelis Masyayikh sebagai bagian dari modal pencalonannya. Sementara KH Said Aqil memberikan dukungan terhadap ikhtiar tersebut di tengah proses menuju Muktamar.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU akan menentukan lebih dari sekadar nama Ketua Umum PBNU berikutnya. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi para muktamirin untuk memilih arah organisasi dalam menghadapi tantangan baru.
Apakah pesantren akan semakin diperkuat sebagai basis kaderisasi, bagaimana NU membangun kemandirian jam'iyyah, dan sejauh mana organisasi menjaga keseimbangan hubungan dengan pemerintah akan menjadi bagian dari agenda besar kepemimpinan NU ke depan.
Dalam konteks itulah dukungan KH Said Aqil terhadap Gus Rozin menjadi salah satu dinamika penting menjelang Muktamar. Bukan hanya soal siapa yang didukung, tetapi juga tentang gagasan seperti apa yang hendak dibawa dalam perjalanan NU berikutnya.
Editor : Ahmad Adirin