JABAR MEMANGGIL - Ratusan massa dari anggota Gerakan Pemuda Ansor, Banser, santri serta guru ngaji di Cianjur, menggelar aksi unjuk rasa secara damai untuk menanggih Janji Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, di depan Pendopo Cianjur, Kamis ( 20/11/2025).
Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati dan Wakil Bupati Wahyu-Ramzi saat Pilkada.
Baca juga: Hari Juang TNI Angkatan Darat 2025, Kodim 0610 Sumedang Bersama Baznas Berikan Oli Gratis
Mereka juga menilai pemerintah daerah kabupaten cianjur telah gagal dalam memenuhi komitmen nya, yang menjanjikan akan memberi insentif RT, bantuan pesantren, serta insentif guru ngaji dan imam masjid.
Aksi yang dipimpin kepala satuan koordinator cabang Banser Enjang durrohman alias wa zaed itu, menyoroti mandeknya program unggulan yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah.
Program tersebut diantaranya, insentif per RT sebesar Rp 25 juta per tahun, bantuan Rp 300 juta per pesantren, serta insentif bagi guru ngaji dan imam masjid.
Massa kemudian menyerukan ultimatum keras: “Realisasikan atau mundur!” seraya menegaskan bahwa masyarakat Cianjur tidak boleh membiarkan janji politik dikhianati untuk kepentingan pencitraan.
Aksi berlangsung damai, Terlihat sejumlah peserta membawa bendera dan berbagai poster bertuliskan kritikan keras, serta seruan mendesak kepada Wahyu-Ramzi untuk bertanggung jawab.
“Janji itu bukan sekadar imbauan, tapi kontrak politik antara warga Cianjur dan kepala daerah. Sejatinya harus dipenuhi,” kata Wa Zaed.
Menurutnya, ketidakseriusan Bupati Wahyu dan Wakil Bupati Ramzi dalam merealisasikan program tersebut menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Sumedang Borong Tiga Penghargaan Ajang Paritrana Award 2024 Tingkat Provinsi Jabar
Ia menilai program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye justru tidak menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.
“Dengan kondisi sekarang, terlihat APBD dikelola tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Guru ngaji, pesantren, RT dan RW hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara Pilkada,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepala daerah semestinya berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk para ustaz, guru ngaji, imam masjid, serta pelaku pendidikan formal dan nonformal. Namun yang terjadi, kata Wa Zaed, janji-janji itu justru hanya menjadi narasi pencitraan.
“Kami melihat Wahyu–Ramzi gagal mengambil hikmah dari etika politik. Pemerintah seharusnya dikelola dengan kesadaran egaliter dan sikap adil kepada semua warga,” ucapnya.
Wa Zaed menegaskan bahwa masyarakat perlu membangun kesadaran politik agar dapat mengawasi segala keputusan pemerintah daerah.
Baca juga: Kukuhkan Kepengurusan PPI Garut, Bupati Sebut Pensiunan Bukan Berbatasan Tapi Berkapisitas
Ia menyebut pengawasan publik penting untuk memastikan penyelenggara negara tidak menyimpang dari mandat rakyat.
“Pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan masyarakat dan tidak boleh hanya mengejar citra. Realitas saat ini menunjukkan janji dibuat tanpa perhitungan matang,” katanya.
Dalam puncak orasinya, Wa Zaed melontarkan kritik keras kepada pemerintah kabupaten cianjur.
“Sudah pantas kita menganggap Wahyu–Ramzi sebagai pembohong besar yang memperkosa nilai-nilai kerakyatan demi kepentingan politik jahat,” pungkasnya.
Editor : Husni Nursyaf