JABAR MEMANGGIL– Dewan Profesor dan Senat Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) mendesak pemerintah Indonesia untuk konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif di tengah gejolak geopolitik global.
Seruan ini disampaikan melalui dokumen "Seruan Padjadjaran" yang ditandatangani pada 5 Maret 2026 di Bandung.
Dokumen tersebut menyoroti isu-isu krusial seperti keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung ke Board of Peace (BoP), Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai merugikan Indonesia, serta agresi militer Israel ke Iran dengan bantuan AS.
"Pembukaan UUD 1945 tegas menolak penjajahan dan berkomitmen pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial," tegas Ketua Dewan Profesor Unpad, Prof. Dr. Atwar Bajari, dalam keterangan tertulis.
"Seruan Padjadjaran" menekankan bahwa bebas-aktif bukan berarti diam saat ada pelanggaran kemanusiaan, melainkan aktif berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Lima poin utama pernyataan tersebut meliputi: Kecaman keras terhadap agresi militer Israel ke Iran yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Duka cita mendalam atas wafatnya pemimpin Iran dan warga sipil, yang dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Seruan ke pemerintah untuk evaluasi menyeluruh keanggotaan BoP agar selaras dengan UUD 1945. Ajakan DPR kajian kritis dampak ART dan BoP. Desakan ke PBB dan dunia internasional hentikan agresi, kembali ke diplomasi berbasis hukum internasional.
Pernyataan ini ditandatangani atas nama guru besar dan civitas akademika Unpad oleh Prof. Dr. Atwar Bajari (Ketua Dewan Profesor), Prof. Dr. Iman Hernaman (Sekretaris Dewan Profesor), Prof. Dr. Yoni Syukriani (Ketua Senat Akademik), dan Prof. Dr. Sriwidodo (Sekretaris Dewan Profesor).
Baca juga: Sumedang Percepat Perbaikan Jalan Nasional Jelang Mudik Lebaran 1447 H, Sudah Tembus 87%
Seruan ini muncul di tengah dinamika global yang memanas, di mana Indonesia diuji konsistensidiplomasinya.
Editor : Husni Nursyaf