JABAR MEMANGGIL– Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar pembekalan bertajuk "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Era Digital Governance" untuk praja utama calon wisudawan/wisudawati Tahun 2026. Di Balairung Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang.
Langkah preventif ini bertujuan mencetak birokrat bersih dan anti korupsi di tengah tantangan digitalisasi.
Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si, menghadirkan tiga narasumber ahli: Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu, (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq, (Anggota III BPK RI), serta Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H (Inspektur Jenderal Kemendagri).
"Tantangan menjaga integritas birokrasi di era digital sangat berat. Kami bekali calon ASN ini dengan fondasi moral dan pengetahuan tata kelola bersih sedini mungkin, agar mereka tumbuh jadi aparatur berintegritas, adaptif, tangguh, kompetitif, serta menjalankan pemerintahan transparan dan akuntabel," ujar Halilul.
Peringatan Korupsi dari KPK
Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu memperingatkan praja IPDN untuk waspada terhadap korupsi saat terjun sebagai ASN.
"Dari 2004-2026, ada 544 kasus korupsi di kementerian/lembaga, 220 di provinsi, 669 di kabupaten/kota, 205 di BUMN/BUMD, 28 di komisi, dan 90 di DPR RI," katanya.
Ia sebut tiga korupsi umum menjerat kepala daerah, gratifikasi, suap, dan pemerasan. KPK terapkan strategi TRISULA Pendidikan (penanaman nilai anti-korupsi), Pencegahan (perbaikan sistem), Penindakan (efek jera) plus partisipasi publik sebagai social control.
"Pahami dan jalankan aturan pemerintahan sesuai koridor agar tak terjerat korupsi," pesannya.
Tantangan Sistemik dan Digital
Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya bahas masalah tata kelola lapangan, korupsi sistemik, fragmentasi sistem, dan digitalisasi tanpa transformasi.
"Sistem lemah ciptakan celah prosedur, pengendalian internal rapuh, praktik menyimpang dianggap biasa, serta budaya permisif. Individu baik pun bisa terjebak," jelasnya.
Ia soroti ketidaksinkronan data pemerintah, manipulasi, dan duplikasi input yang hambat keputusan berbasis data.
Digitalisasi tanpa transformasi justru perpanjang birokrasi dan penyimpangan. Saranannya bangun integritas (bertindak benar tanpa pengawasan), kompetensi (adaptif teknologi), dan keberanian moral (tolak intervensi salah).
Hadapi VUCA dengan SUPER dan Literasi Digital
Prof. Dr. Akhsanul Khaq soroti dunia VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Pemerintah jawab dengan strategi SUPER: Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, Rampak. "Integrasi teknologi digital jadi solusi utama," katanya.
Tantangan digital, ketimpangan wilayah, kualitas data, keamanan siber, adaptasi AI, dan integritas SDM. Solusinya, kuasai 4 pilar literasi digital yaitu digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety.
IPDN berikan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber atas kontribusi mereka. Prof. Akhsanul dorong tata kelola akuntabel, Irjen Asep perkuat pendidikan anti korupsi, Irjen Sang Made dampingi seleksi praja tiga tahun terakhir.
"Ini bentuk apresiasi atas pengabdian mereka di pemerintahan dan pendidikan IPDN," tutup Rektor Halilul.
