JABAR MEMANGGIL— Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus mengupayakan pelunasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunda dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,2 triliun untuk alokasi tahun 2023 dan 2024.
Penagihan ini dilakukan untuk menutupi defisit anggaran daerah pada tahun berjalan.
Baca juga: KDM Siapkan Knalpot Pengganti untuk Penertiban Knalpot Brong, Anggarannya dari APBD dan CSR
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah bersurat kepada pemerintah pusat agar dana tersebut dapat dicairkan pada tahun ini. Senin (10/8/2026).
Opsi Pinjaman Hanya Langkah Antisipasi
Menanggapi wacana opsi pinjaman daerah, KDM menegaskan bahwa rencana tersebut baru akan diputuskan setelah ada kepastian resmi bahwa pusat tidak bisa membayarkan dana DBH tahun ini.
Pihaknya memberikan tenggat waktu yang dinilai masih sangat cukup bagi pemerintah pusat.
"Harus ada pemahaman yang mendalam bahwa bukan kita tidak memiliki uang. Kita memiliki uang, cuma uangnya masih belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi uang kita cukup," tegasnya.
Ia menambahkan, jika opsi pinjaman terpaksa diambil, hal tersebut tidak akan menjadi beban fiskal daerah jangka panjang. Pelunasan pinjaman dapat diselesaikan ketika DBH dibayarkan tahun depan, atau melalui skema cross anggaran.
Baca juga: Bupati Sumedang Minta PUPR Percepat Penyelesaian Bendung Rengrang yang Belum Berfungsi Optimal
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga telah bersurat terkait skema cicilan dana Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) era pandemi covid -19 yang mencapai hampir Rp600 miliar per tahun.
Pemprov mengusulkan agar cicilan rutin bulanan dana PEN dapat langsung dipotong (offset) dari penunggakan dana DBH Rp1,2 triliun. Namun, usulan tersebut belum dikabulkan oleh Kementerian Keuangan.
Prioritaskan Pembangunan dan Sektor Publik
Meski beban fiskal Pemprov Jabar cukup berat akibat cicilan dana PEN dan penurunan pendapatan sementara dari DBH, Pemprov berkomitmen untuk tidak memangkas anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Baca juga: Napak Tilas Sejarah, Menteri Ekraf Teuku Riefky Ziarah ke Makam Cut Nyak Dien di Sumedang
Menurutnya, menunda proyek pembangunan demi menyeimbangkan angka anggaran justru berpotensi merugikan negara akibat pengulangan proses administrasi, tender, dan kenaikan harga bahan baku (inflasi) di tahun-tahun berikutnya.
"Lebih baik diselesaikan sekarang toh hasilnya akan terlihat dalam bentuk infrastruktur dan sarana-prasarana pendidikan serta kesehatan yang melayani masyarakat secara langsung," usai memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa Baru di GOR Jati Unpad Jatinangor Sumedang.
Saat ini, porsi belanja terbesar APBD Jawa Barat masih didominasi oleh sektor pendidikan (mencapai hampir Rp12 triliun), disusul oleh sektor kesehatan dan infrastruktur.
Editor : Husni Nursyaf