JABAR MEMANGGIL— Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memperkuat perannya sebagai wadah pencetak pemimpin daerah yang adaptif dan berintegritas dengan menghadirkan dua tokoh nasional dalam Kuliah Umum bertema “Sinergi Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan yang digelar di Gedung Balairung Rudini ini diprakarsai Rektor IPDN, Halilul Khairi, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, yang mengajak para praja untuk mengembalikan marwah pemikiran kepamongprajaan ke dua dimensi penting yaitu pemikiran filosofis-ideologis-historis dan spirit teknokratif.
Baca juga: Tuntaskan Pengabdian 3 Bulan, Alumni Pejuang Digital Sumedang Resmi Dilepas
Menurut Kang Dedi, negara dilihat dari perspektif kebudayaan terdiri atas empat komponen utama tanah, udara, air, dan matahari yang harus menjadi kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalian harus mengembalikan kerangka berpikir praja pada nilai-nilai filosofis dan historis bangsa, sambil membangun spirit teknokratif agar menjadi pemimpin visioner dan aplikatif, bukan hanya birokrat administratif,” kata Kang Dedi.
Ia juga mengingatkan bahwa meski Indonesia sudah merdeka, bangsa ini belum menjadi negara kaya, sehingga orientasi kinerja birokrasi perlu berubah dari sekadar kepuasan administrasi menuju pencapaian output, outcome, dan manfaat nyata bagi publik.
Dirinya juga menyoroti maraknya formalitas visual di era digital seperti dokumentasi selfie dan video pendek yang berisiko menggantikan esensi kinerja publik.
“Birokrasi masa depan harus berpijak pada tiga pilar yaitu cita rasa masa lalu, perspektif administratif kekinian, dan visi masa depan,” yang menekankan perlunya ASN berani keluar dari zona nyaman.
Baca juga: Wirahebat Batch 4, Jalan Garut Membangun Ekonomi dari Industri Kecil
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menggarisbawahi tantangan strategis yang mengancam pencapaian Indonesia Emas 2045, seperti dinamika geopolitik global, disrupsi teknologi, polarisasi sosial, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menyebut dampak riil dari dinamika global tersebut inflasi pangan, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, disinformasi, dan gangguan investasi.
“Negara memerlukan pemerintahan yang adaptif dan birokrat dengan kepemimpinan strategis serta sistem peringatan dini. Praja harus menjadi crisis manager, pembangun kolaborasi, dan penjaga stabilitas daerah,” tegas Reda.
Baca juga: 93 Jamaah Haji Kloter 29 Asal Sumedang Kembali, 1 Orang Masih Dirawat di Madinah
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ASN di daerah dengan aparat penegak hukum melalui komunikasi, transparansi, integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan.
Pada kesempatan yang sama, IPDN menganugerahkan Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dan Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan 2026 kepada kedua narasumber sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka pada kemajuan kepamongprajaan dan tata kelola pemerintahan.
Rektor IPDN menyatakan penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan simbol estafet nilai pengabdian untuk generasi muda dan contoh perwujudan sinergi antara kepemimpinan kuat dan kepatuhan hukum.
Editor : Husni Nursyaf