JABAR MEMANGGIL– Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Inggu Sudeni, menggelar kegiatan reses di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Cikole dan Citamiang pada Selasa (3/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang mendominasi aspirasi warga dan harus segera direspons oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Dalam dialog yang berlangsung dengan warga Kecamatan Citamiang, Inggu menjelaskan bahwa kebersihan lingkungan, infrastruktur, serta kondisi perekonomian lokal menjadi perhatian utama masyarakat. “Saya bersyukur bisa turun langsung ke masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. Tiga hal ini tampak mendesak untuk segera ditangani,” ujar Inggu.
Baca juga: Gubernur Jabar Tolak Wawancara Soal Peristiwa di Garut, Minta Media Pantau Medsos
Terkait masalah kebersihan, khususnya pengelolaan sampah, Inggu menilai belum ada perubahan berarti sejak awal pemerintahan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Padahal, menurutnya, penanganan sampah seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.
Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam menangani sampah akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan tata kelola kota secara keseluruhan. “Kalau aspek kebersihan ini terus terabaikan, akan muncul dampak jangka panjang yang merugikan,” ucapnya.
Masalah infrastruktur juga banyak dikeluhkan oleh warga. Banyak jalan di lingkungan mereka yang dilaporkan rusak dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Inggu menekankan pentingnya memperbaiki kondisi tersebut dan memasukkannya ke dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Baca juga: Rapat Pansus DPRD Kota Sukabumi Digelar di Hotel Berbintang: Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang layak merupakan fondasi utama untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan jalan yang baik dan aman akan sangat menunjang aktivitas harian warga.
Di samping itu, Inggu juga menyuarakan harapan masyarakat agar program bantuan ekonomi dari pemerintah pusat tidak hanya menjadi formalitas. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Pemerintah harus memastikan manfaat kebijakan tersebar secara merata, tidak hanya terfokus di pusat kota,” pungkasnya, seraya menyerukan agar aspirasi warga dijadikan pijakan nyata dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Baca juga: Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi di Sukabumi, Sediakan Beras dan Minyak Berkualitas
Editor : Yudi Irawan