JABAR MEMANGGIL – Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menyerukan pentingnya penerapan konsep ‘Green Democratic’ dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) pada Kamis (11/7), Yusfitriadi menekankan bahwa konsep ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.
“Orientasi spirit Green Democratic itu bukan sekedar lingkungan, tetapi sebuah tatanan yang dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Yusfitriadi.
Menurut Yusfitriadi, dalam arena politik lima tahunan ini, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tidak hanya siapa yang menang dan kalah, tetapi juga bagaimana cara kandidat-kandidat tersebut memperlakukan proses kontestasi politik serta sikap mereka setelah terpilih. Ia mengkritisi praktik seperti penggunaan dana dari pengusaha yang berpotensi merusak lingkungan, serta pengabaian terhadap aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang seringkali mengakibatkan pencemaran lingkungan.
“Faktor apa yang membuat menang harus diperhatikan, apakah karena money politik, pendanaan dari pengusaha yang bisa merusak lingkungan dan lainnya. Di Indonesia heboh di prosesnya, ketika sudah jadi biasa saja,” tututnya
Yusfitriadi juga menegaskan bahwa “Green Democratic” bukanlah konsep baru, tetapi sebuah cita-cita bersama untuk membangun demokrasi yang adil, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dia mencontohkan bahwa dalam konteks Pilkada, kepemimpinan haruslah mematuhi aturan dan menghindari kebijakan yang dapat merugikan lingkungan.
“Dimana-mana spanduk banner baliho berserakan amat sangat merugikan masyarakat. Itu kontek definitif yang merugikan, ditempat-tempat yang dilarang malah dipasang dan apabila jatuh ke jalan tidak ada yang bertanggung jawab, merugikan pejalan kaki dan penggunaan jalan. Kemudian apabila ada pendanaan atau dari donor pengusaha, secara tidak langsung kalau jadi terpilih akan bisa merusak lingkungan,” paparnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow, yang mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara yang dinilai tidak mengedepankan prinsip “Green Democratic”. Willem Pattinasarany, Direktur IWGFF, menambahkan bahwa isu lingkungan harus menjadi fokus dalam Pilkada 2024 untuk memastikan keberlanjutan ekonomi hijau di Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya kesadaran lingkungan dalam politik lokal serta perlunya tindakan konkret untuk mewujudkan visi “Green Democratic” dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. (Y. Irawan)
