JABAR MEMANGGIL– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih prestasi gemilang dengan mendapatkan Penghargaan Instansi Pemerintah atas Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Terbaik. Wali Kota Bogor, Bima Arya, secara simbolis menerima penghargaan ini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas di Balai Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Rabu (6/12/2023).
Bima Arya menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dedikasi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor yang telah berupaya meningkatkan kualitas layanan dasar dan memperkuat struktur birokrasi untuk mencapai target program-program nasional. Program-program tersebut mencakup pengendalian inflasi, digitalisasi, dan penurunan kemiskinan.
“Ini juga untuk mencapai target program- program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, digitalisasi dan penurunan kemiskinan,” katanya.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang membuka acara penghargaan, menyampaikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi menuju tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi 2010-2025. Ma’ruf Amin berharap perubahan ini semakin mendekatkan Indonesia pada birokrasi kelas dunia.
“Memasuki 2024 kebijakan reformasi birokrasi yang tertuang di grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 sudah berjalan di koridor yang tepat dan kita harapkan semakin mendekatkan kita pada birokrasi kelas dunia,” ujar Ma’ruf Amin.
Meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam dua dekade reformasi birokrasi, Ma’ruf Amin menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ‘Baik’ baru mencapai 32,68 persen di Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) di Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi belum sepenuhnya mencapai target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Wapres menekankan pentingnya perbaikan dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah tindak pidana korupsi. Gubernur dan wali kota diharapkan memastikan keberhasilan indeks RB, SAKIP, dan Zona Integritas dengan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, orientasi RB berdampak, transformasi birokrasi digital terintegrasi, dan pembangunan MPP untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pengembangan MPP digital. (Y. Irawan/*)
