JABAR MEMANGGIL– Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, sepenuhnya mendukung program Open Data Jabar. Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Diskominfo Garut, Egga Mahessa Suardi, menyampaikan pada Kamis (29/11/2023) bahwa portal Garut Satu Data telah terintegrasi dengan Open Data Jabar, sementara proses integrasi dengan Satu Data Indonesia juga tengah berlangsung.
Egga menjelaskan bahwa melalui Forum Satu Data, pihaknya akan berkoordinasi dengan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengunggah data mereka ke portal Garut Satu Data, mencerminkan implementasi satu data Indonesia di Kabupaten Garut.
Dalam evaluasi oleh Badan Pusat Statistik, Garut Satu Data dinilai memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan data sektoral di Kabupaten Garut.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut, Egga Mahessa Suardi. ( Jabar Memanggil/ Wildan Fadilah)Portal Garut Satu Data dapat diakses melalui [tautan satudata.garutkab.go.id](http://satudata.garutkab.go.id/). Koordinasi antar OPD diharapkan terus berlanjut untuk menyongsong perencanaan serentak di tahun 2025 yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, menegaskan urgensi koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data sesuai amanat presiden terkait Satu Data Indonesia. Iendra menggarisbawahi peran penting kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam pengumpulan, validasi, dan peluncuran data.
“Prinsip *good data good decision, bad data bad decision* menjadi landasan, dan kabupaten/kota memiliki peran kunci dalam memastikan keberlanjutan data yang berkualitas,” ucapnya dalam Forum Satu Data Lingkup Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, di Hotel Santika Garut pada Selasa (28/11/2023).
Iendra berharap agar OPD di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terus berkolaborasi dan belajar untuk menyusun satu data di masing-masing daerah, menyongsong momentum perencanaan serentak di tahun 2025 oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Pemimpin dari berbagai tingkatan harus berstart bersama, sehingga tercipta sinkronisasi mulai dari data, perencanaan, hingga pembangunan NKRI,” ungkap Iendra. ( Wildan Fadilah)
